x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Tinggal Tunggu SK Menpan

370 Honorer Pemprov Jatim Kategori II Harap-harap Cemas

Selasa, 09 Agustus 2011 02:06 WIB (3 years yang lalu)Editor:
370 Honorer Pemprov Jatim Kategori II Harap-harap Cemas - Tinggal Tunggu SK Menpan - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim, Akmal Boedianto.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim, Akmal Boedianto.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Setelah para tenaga honorer kateori I (yang dibiayai PABN/APBD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur sudah menerima Surat Keputusan (SK) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), kini tenaga honorer kategori II (yang tak dibiayai APBD) tinggal menunggu waktu.

Terkait dengan tindak lanjut pengangkatan tenaga honorer ketegori II itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim, Akmal Boedianto mengemukakan, saat ini data sekitar 370 tenaga honorer kategori II telah dilakukan verifikasi dan tinggal menunggu keputusan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (kemenpan-RB).

Baca juga: Jawa Timur punya ATM Samsat dan Laporan Keuangan Pemprov Jawa Timur kembali raih opini WTP

“Tinggal tunggu keputusan dari pusat. Yang pasti jumlahnya sekitar 370an,” kata Akmal Boedianto, Selasa (9/8).

Akmal mengatakan, persoalan yang dihadapi pemprov Jatim dalam pengangkatan para tenaga honorer kategori II ini adalah banyaknya sekali tenaga honorer yang disiplin ilmunya tidak sesuai dengan tempat bekerja di linkungan Pemerintah.

“Masalah disiplin ilmu itu merupakan kendala. Banyak para tenaga honorer yang tidak memeliki kealhlian khusus seperti yang dibutuhkan pemprov. Banyak dari bereka berlatar belakang pendidikan ilmu sosial. Semantara yang kita buruhkan adalah pendidikan teknik atau guru,”pungkasnya. Rid/LI-07

 

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty