KPK Hanya Bisa Dipengaruhi Partai Demokrat

Bambang Soesatyo,anggota Komisi III DPR RI

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyatakan, jika yang bisa mengintervensi dan melemahkan institusi KPK, selain dirinya sendiri adalah the rolling party, yang berkuasa di pemerintahan.

Menurutnya, tidak akan mungkin orang biasa atau partai kecil di DPR dan tidak berkuasa bisa mengintervensi. “KPK sebagai institusi superbody itu dibentuk berdasarkan amanat Undang-uUndang. Siapa pembuat UU ya DPR. Lalu, siapa DPR itu, ya perwakilan partai politik. Nah, yang berpotensi mempengaruhi KPK tentunya the rulling party atau partai politik penguasa dan berpengaruh. Demokrat, tentunya. Tidak mungkin, Gerinda atau Hanura sebagai partai kecil bisa mempengaruhi (intervensi),” tegas Bambang kepada LENSAINDONESIA.COM, di Jakarta, Sabtu (20/8/2011) malam.

Baca juga: Ketum PB PBSI terima kegagalan Indonesia di Piala Sudirman dan Hasil audit BPK di tangan, Abraham janji tahan tersangka Hambalang

Seharusnya, menurut Bambang, dengan segala kelebihan dan kewenangan sebagai institusi pemberantas korupsi, KPK bisa bersikap tegas dan menjaga integritas, berani menolak dan bisa berkata ‘tidak’ terhadap segala intervensi apapun bentuknya. Tidak seperti terjangkit virus pemerintah yang dianggap ‘aneh’ lantaran KPK bisanya hanya mengeluh.

“Mestinya, jangan hanya bisa mengeluh terus. Dia (KPK-red) sudah diberi kewenangan yang luar biasa. Kalau ada upaya-upaya pelemahan, ada upaya intervensi ya dilawan dong. Dengan kewenangan yang dia miliki, ada intervensi, umumkan. Tunjukkan ini buktinya. Putar balik, selesai,” paparnya.

Sebaliknya, politisi Partai Golkar ini mempertanyakan sepak terjang KPK yang belakangan mulai goyah dan terkesan ragu-ragu dalam menindak kasus korupsi. Terutama, ketika harus berhadapan dengan kasus yang melibatkan partai penguasa, seperti kasus Sesmenpora dan wisma atlet yang melibatkan mantan Bendahara Umum Demokrat, M Nazaruddin.

“Ingat waktu mau menangkap Nazar, seorang petinggi KPK menyatakan menunggu lampau hijau untuk memeriksa Nazar. Lho, kenapa harus menunggu lampu hijau? Tangkap aja kalau memang salah. Dia punya kekuatan, tidak perlu nunggu presiden, gak perlu nunggu DPR, kalau memang ada bukti, tangkap. Jadi lagi-lagi itu membuktikan yang memperlemah KPK adalah dirinya sendiri,” jelas Bambang.

Kembali diingatkan Bambang, intervensi adalah adanya satu kekuatan pasif yang bisa masuk dan mempengaruhi keputusan KPK. Karena itu, tidak mungkin orang atau partai kecil tidak berkuasa bisa mengintervensi.

“Logikanya, yang bisa mempengaruhi suatu sistem lembaga independen dan super body seperti KPK, itu pastinya ya orang orang kuat dan berkuasa. Kalau diparlemen itu, pastinya partai besar the rulling party pemenang pemilu yang mengusai parlemen,” ujarnya. ESA/LI-10

Berita Terkait:

• Kalah dari China, Indonesia gagal ke Semifinal Piala Sudirman
  Pertama kalinya Indonesia tak mampu tembus Semifinal
• Tersangka Hambalang dijerat TPPU? Tunggu hasil audit BPK, Bro!
  Abraham Samad: Tanya saja BPK, kapan ada hasilnya
• Baru beli dua bulan, KPK sita Rumah LHI
  Rumah seluas 440 meter ini diduga hasil kasus suap impor daging
• Demokrat optimis Bacaleg PD bersih dari masalah hukum
  Berdasarkan tanggapan dan masukan rakyat
• Demokrat coret Gubernur Maluku Utara dari daftar bacaleg
  Setelah mengonfirmasi status Thaib dan Johny Marbun
• Ajeng Ratna Suminar berbagi kiat sukses caleg perempuan
  Raih suara terbanyak se Jawa Barat pada Pemilu 2009
• KPK tolak rapat bersama pejabat BI, Timwas Century kecewa
  Gede Pasek: Mestinya komunikasikan kalau tak mau dipertemukan
• Luthfi semakin terpuruk, KPK sita lagi rumahnya yang megah di Kebagusan
  Diduga, rumah ini hasil uang korupsi suap impor daging
• KPK buka lowongan penyidik dari TNI, Politisi Demokrat tuding 'ngawur'
  I Gede Pasek: Hancur lah tata negara kita!
• Istri Fathanah mau main sinetron, Bro!
  Untuk mencukupi kebutuhan dia bersama buah hatinya