DPR: Kalau Wilayah Indonesia Digeser Malaysia, Kita Harus Ambil Tindakan

Komisi I DPR ketika berkunjung di kawasan perbatasan di Dusun Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

LENSAINDONESIA.COM: Pemanggilan Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) oleh Komisi I DPR RI, ternyata hanya mencocokkan data yang dimiliki DPR dengan TNI. Sehingga, dari pertemuan itu, masih belum ada kepastian bahwa benar wilayah Indonesia di Kalimantan Barat, dicaplok oleh Malaysia.

Namun, dari pertemuan yang dilangsungkan sekitar pukul 09.30 itu, Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, TB Hasanuddin, meyakini bahwa masalah pencaplokan wilayah Indonesia akan terungkap.

Baca juga: Wow! Ketua fraksi dan tokoh partai sering bolos Rapat Paripurna dan Bahas subsidi BBM, DPR tunggu surat Presiden soal RAPBN-P 2013

Menurut Hasan, politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pemanggilan yang dilakukan Komisi I sangat perlu. Karena, dengan adanya keterangan dari institusi pengaman wilayah teritorial Indonesia itu, DPR bisa tahu kebenaran data yang sekarang di pegang oleh Komisi I.

“Kita memang perlu menghadirkan intitusi pengaman wilayah teritorial Indonesia ini, karena data yang dimiliki oleh kedua instansi itu bisa berbeda dengan yang kita pegang. Dan, jika benar batas wilayah telah bergeser, berarti kita harus segera mengambil tindakan,” jelas TB Hasanuddin, Jumat (14/10/2011).

Sebelumnya, Komisi I sempat menerima informasi intelijen soal adanya pergeseran wilayah di Dusun Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Menurutnya, batas wilayah Indonesia bergeser hingga 3,3 KM dari posisi awal. Indonesia pun berpotensi kehilangan wilayah sebesar 1.500 hektar akibat kejadian itu.

Selain itu, Hasanuddin mengungkapkan, Malaysia juga membangun pusat konservasi penyu sebagai daerah tujuan wisata bertaraf Internasional di Tanjung Datu. Malaysia kabarnya, juga membangun dua mercusuar di tempat itu. Menurut dia, proses pencaplokan ini sudah terjadi sejak lima tahun lalu. ALI/LI-10

Berita Terkait:

• Disebut BK DPR suka bolos, Sutan Bhatoegana lemas
  Merasa dizalimi, sudah lakukan klarifikasi
• Hibur anak Lebanon gunakan Smart Car sumbangan Bu Ani Yudhoyono
  GarudaXXIII-G/UNIFIL mendongeng tentang Indonesia
• DPR tidak perlu tes Calon Hakim Agung, itu inkonstitusional!
  Pakar Hukum Tata Negara: Yang tepat Komisi Yudisial
• Fraksi PD akan klarifikasi langsung data absensi dewan
  Ketua Fraksi PD akan panggil anggota PD yang ada di BK DPR
• Marzuki Alie tuding pemrotes pidatonya hanya asal bunyi
  Bantah lampaui kewenangan
• Survei terbaru, masyarakat Indonesia tidak peduli lingkungan, gawat!
  Memprihatinkan! Index perubahan peduli lingkungan 0, 57%
• Reformasi sejak 1998, Pemuda Muhammadyah kecewa hasilnya "abal-abal"
  Melihat banyak kesenjangan di masyarakat
• Panglima TNI sematkan bintang kehormatan pada 63 Pati
  Kasau dan Kasum TNI juga terima penghargaan
• Banyak anggota DPR 'nyaleg' lagi, kinerja jangan terganggu, Bro!
  Sekitar 90 persen anggota DPR masuk DCS Pemilu 2014
• Barisan Nasional kalah di wilayah pemilihan bergengsi Lembah Pantai
  Dikuasai oleh para pendukung Nurul Izzah