x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Ungkap Segera Kasus yang Merusak Cita-cita Reformasi

Perlunya Ada Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan demi Kebijakan Negara

Jumat, 11 Nopember 2011 22:13 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Perlunya Ada Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan demi Kebijakan Negara - Ungkap Segera Kasus yang Merusak Cita-cita Reformasi - Bank Indonesia.

Bank Indonesia.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November, Dewan Pimpinan Pusat  Barisan Insan Muda (DPP Bima) menggelar acara Diskusi Hari Pahlawan dengan tema “Pengawasan perbankan pasca disetujui RUU Rancangan  Undang- undang otoritas jasa keuangan menjadi Undang- undang” di  Kantor Pusat DPP Bima, Jalan Imam Bonjol, Jakpus.

Acara ini dihadiri narasumber antara  lain, Mantan KASAD Jenderal Tyasno Sudarto, Ekonom Faisal Basri, Pakar pertanahan dan Guru Besar UI Prof Dr SB Silalahi, DR.Yenti garnasih, Pakar hukum pidana FH Universitas Trisakti Jakarta, Pengacara Chandra Yusuf, SH, LLM, Ketua Umum DPP Bima Aufar Hutapea, Praktisi pasar modal I Putu Sudiartana, Anggota DPR RI Anton Malengie, Pendiri Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Daniel Hutapea.

Diskusi ini bertujuan menunjukkan partisipasi publik terhadap kebijakan negara mewujudkan Otoritas jasa keuangan. Lembaga yang digagas bersamaan dengan pemberian status kemandirian terhadap Bank Indonesia tahun 1999, agar dimasa datang terjadi pemisahan lingkup kewenangan BI sebagai otoritas moneter dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap semua perusahaan yang bergerak dalam industri keuangan.

Hal yang penting adalah, suatu kenyataan bahwa dalam dekade ini kita menyaksikan ketidakmampuan BI melakukan pengawasan terhadap perbankan. Kasus yang terakhir adalah kasus Bank Century, yang menjadi beban rakyat Indonesia.

Janji membuat daftar hitam sampai saat ini tidak terpublikasikan, sehingga masih banyak petinggi perusahaan perbankan yang melakukan kejahatan berkeliaran tanpa risi karena terlindungi.

Kasus yang terdeteksi lainnya adalah kasus kredit macet yang dialami Panin Bank terhadap Debitur PT Mandara Permai, pengembang Pantai Indah Kapuk, senilai 825 milyar yang akhirnya dilelang di Pengadilan jakut.

Ini menunjukkan bahwa alarm BI tidak mampu, padahal nilai kredit sebesar itu hampir mustahil  tidak dapat dibayar debitur.

Jelas ini telah terjadi keanehan, karena agunan yang dijaminkan ternyata tanah negara dan tidak pernah dimiliki oleh debitur dan debitur tidak pernah membebaskan tanah tersebut.

S. Joko, selaku kuasa dari Niing bin Sanip mengatakan, “Pihak pengembang PT MP sudah menikmati kredit dari bank panin Tbk, harusnya mampu menyelesaikan ganti rugi kepada pemilik tanah 86 Ha yaitu, Kapten TNI(purn) Niing bin Sanip. Kami merasa Pak Niing selaku veteran pejuang kemerdekaan RI telah didzalimi, dan sepatutnya menerima uluran tangan dari semua pihak yang membantu,” harap joko.

Pakar pertanahan dan Guru Besar UI Prof Dr SB Silalahi menjelaskan, “Kami menyimpulkan, Persyaratan penerbitan SK No.3/HGB/BPN/1997 dan SK No.4 /HGB/BPN/1997 sampai penerbitan sertifikat tanah No. 3514/kapuk muara dan No. 3515/ Kapuk Muara, cacat dan harus dibatalkan karena tidak memenuhi  aspek aspek pertanahan dalam penerbitannya,” katanya kepada LIcom, Jumat, (11/11/2011).

“Sungguh pun sertifikat tersebut cacat dan diminta Niing bin sanip di blokir, tapi PT Mandara Permai dan Kantor Pertanahan Jakut, akhirnya sertifikat No. 3515 dipecah-pecah dan diagunkan ke PT Panin Bank,TBK,” katanya.

“Pada tahun 2011, ke 4 bidang tanah tersebut diumumkan lelang dan SKPT masih dikeluarkan kantor Pertanahan jakut, padahal sudah jelas pada gelar perkara tahun 2010 di BPN RI, bahwa sertifikat 3514 dan 3515 cacat. Ada apa sebenarnya antara PT MP, Panin bank dan kantor pertanahan jakut ?” keluh Prof Silalahi.

Menurut Prof Silalahi perlu adanya pemeriksaan secara terpadu untuk mengungkap kasus yang merusak citra reformasi dibidang pemerintahan, bidang pertanahan, bank, dan merugikan Niing bin sanip.dod/LI-07

Klik di bawah:

RUU Rancangan  Undang-undang Republik Indonesia Tentang Otoritas Jasa Keuangan





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty