x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Belum Sampai Pada Langkah Menuju Reformasi Sebenarnya

Reformasi Sekarang Masih Dikacau Bekas Kroni-kroni Pak Harto

Kamis, 17 Nopember 2011 00:17 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Reformasi Sekarang Masih Dikacau Bekas Kroni-kroni Pak Harto - Belum Sampai Pada Langkah Menuju Reformasi Sebenarnya - Mantan Presiden RI ke-2, Soeharto, semasa masih muda.

Mantan Presiden RI ke-2, Soeharto, semasa masih muda.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Perlindungan Hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia melalui peraturan peundang-undangan, dalam perlindungan HKI dalam kerangka penegakan hukum perdata, pengadilan khususnya pengadilan niaga hingga MA memegang peranan penting.

Hanya saja proses pemeriksaan di persidangan pengadilan masih tidak memuaskan para pemangku kepentingan perlindungan HKI.

Baca juga: Gus Solah "remehkan" kualitas Konvensi Capres Demokrat dan Capres konvensi rakyat ingatkan anggota DPR rakus uang haram

Alternatif pilihan penyelesaian sengketa dengan dibentuknya Badan Arbitrase dan Mediasi HKI, merupakan salah satu pilihan yang baik dalam memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan perlindungan HKI.

Dr.Candra Irawan, SH,MH, mengatakan, ”Hal-hal substansial yang penting ditegaskan dalam harmonisasi WTO kedalam UU HKI Indonesia, yaitu keseimbangan kepentingan individu masyarakat, Kewenangan pemerintah melaksanakan HKI untuk kepentingan nasional (Government use),” kata Candra.

Hanya ada, kata Candra, dalam UU Paten dan PP Nomor 27 tahun 2004 tidak ada dalam UU HKI lain, sehingga terbatas pada aspek pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat harusnya lebih luas lagi.

Menurut Candra, ”Pengaturan alih teknologi. Tidak ada dalam UU HKI, hanya ada dalam UU Penanaman Modal 2007 (terkait tenaga kerja saja). Paralel impor, dilarang oleh UU Paten (pasal 16) ,tetapi pada pasal 135 UU Paten dinyatakan bahwa dikecualikan dari tindak pidana kegiatan mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan kepasar di suatu negara oleh pemegang paten sesuai dengan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Candra Di sela-sela Seminar pengkajian hukum nasional tahun 2011 yang diadakan HKN, dengan tema “Reformasi hukum dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif”,di Jakarta, Rabu, (16/11/2011).

Sementara Ketua Komisi Hukum Nasional, Prof.DR.JE. Sahetapy,SH,MA, mengatakan, “Reformasi hukum pasca reformasi, pemahaman terhadap  reformasi kurang betul. Sekarang ini belum ada reformasi. Menurut saya, yang ada reformasi amburadul,” jelasnya.

Reformasi sekarang, versi Sahetapy, belum sampai pada langkah yang menuju pada reformasi sebenarnya. “Pasalnya, kroni-kroni Pak Harto ini, judas-judas ini, brutus-brutus ini, menyebar kesana kemari,” ujarnya.

“Soal reformasi harus benar ditata dengan baik, itulah sebabnya sampai menjelang usia 80 tahun ini, saya bertahan karena masih bertanggung jawab moral terhadap pesan Gus Dur  untuk membereskan reformasi melalui KHN. Ada anggota DPR yang minta KHN dibubarkan. Saya bilang boleh saja, you sudah baca SK Presiden apa belum ? karena yang berhak bubarkan KHN bukan DPR tapi Presiden,” tegasnya.

Pengaturan Acces and benefit sharing (ABS) dan Disclousure of Origin (DO), dan Prior Informed Consent (PIC) sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran HKI jika terkait dengan Pengetahuan Tradisional, SDG, dan Ekspresi budaya Indonesia.

Kepada pembentuk Undang-undang (Pemerintah dan DPR) dalam melakukan harmonisasi prinsip-prinsip TRIPs ke dalam undang-undang di bidang HKI di masa depan hendaknya jangan menggunakan metode harmonisasi total.dody/LI-07




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty