x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Pemerintah Hanya Setujui 15 Persen Luas Hutan

Pemkab Maluku Barat Daya Minta 45 Persen Hutan Dikelola Masyarakat

Jumat, 09 Desember 2011 00:53 WIB (3 years yang lalu)Editor:
Pemkab Maluku Barat Daya Minta 45 Persen Hutan Dikelola Masyarakat - Pemerintah Hanya Setujui 15 Persen Luas Hutan - Hutan di Maluku Barat Daya

Hutan di Maluku Barat Daya

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Departemen Kehutanan masih mengklaim luas daratan, yakni 92 persen kawasan hutan, termasuk lahan perkebunan tidak boleh dikelola oleh masyarakat.

Pernyataan itu dikuatkan dengan pertemuan pada tanggal 16 Nopember 2011 di Jakarta, antara Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Kepala Dinas Kehutanan, Bappeda Provinsi dan Kabupaten. Juga hadir perwakilan dari IPB Bogor, Universitas Indonesia, LIPI, Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan itu, Pemkab MBD meminta pelepasan lahan sekitar 45 persen, sementara pemerintah pusat hanya melepas 15 persen saja.

Baca juga: Wali Kota Tidore propaganda "Nyong Mutiara Hitam" di ANTV dan Maluku Tenggara Barat diguncang gempa 6,5 SR

“Dari segi secara pemanfaatan hutan, saya kira tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain seperti Pulau Buru, Pulau Seram di Kalimantan yang disana lebih banyak rehabilitasi. Tapi di dalam hutan ada Sumber Daya Alam (SDA) yang Tuhan berikan untuk masyarakat kami. Seperti tambang, ada tumbuh-tumbuhan, seperti kekhususan pohon kehidupan di wilayah MBD,” jelas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Barat Daya, Agustinus.

“Pemerintah Pusat yaitu Departemen Kehutanan RI masih klaim luas daratan yaitu 92 persen dalam kawasan hutan itu termasuk lahan perkebunan yang ada masyarakatnya berada didalam kawasan hutan. Oleh karena itu, Dinas Tata Ruang Kabupaten MBD dan Bupati MBD telah mengusulkan agar 50 persen bisa dikelola dari daratan yang merupakan kawasan hutan, supaya masyarakat bisa bebas memanfaatkan kawasan untuk lahan pertanian, perkebunan dan lainnya,” ujarnya. DOD/LI-10

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty