x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Kasus Mesuji, Tuhan Ungkap Ribuan Sengketa Tanah Rampas Hak

Serikat Petani Desak DPR Cabut UU No 18 Sumber Penjajahan Baru

Jumat, 16 Desember 2011 17:00 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Serikat Petani Desak DPR Cabut UU No 18 Sumber Penjajahan Baru - Kasus Mesuji, Tuhan Ungkap Ribuan Sengketa Tanah Rampas Hak Rakyat - Masyarakat petani di Lumajang ini juga berkumpul dan berdoa untuk memperjuangkan haknya atas tanah yang dimiliki turun temurun, namun dirampas swasta yang mampu

Masyarakat petani di Lumajang ini juga berkumpul dan berdoa untuk memperjuangkan haknya atas tanah yang dimiliki turun temurun, namun dirampas swasta yang mampu

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Serikat Petani Indonesia mendesak DPR untuk membentuk tim khusus pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat petani oleh perusahaan, dan menghapus Undang Undang No 18 Tahun 2004.

“Masalah seperti Mesuji itu bukan sesuatu yang baru. Mereka (pengusaha perkebunan swasta/ BUMN, red) seakan merasa terlindungi UU No 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, di mana mereka merasa aman merampas tanah-tanah rakyat. UU jelas memberikan ruang yang sangat luas tidak hanya untuk swasta, namun pemerintah juga demikian,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henri Saragih kepada LICOM di Jakarta, Jumat(16/12/2011).

Baca juga: Memalukan! INKUD berebut kedudukan di tengah petani dilanda bencana dan Prospek agro industri menjajikan, peluang ekspor mencapai 60 persen

Henri Saragih menyimpulkan pertikaian antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan bukanlah hal baru. Masalah ini sudah dimulai sejak jaman orde baru.

Kasus pelanggaran HAM akibat sengketa tanah perkebunan, menurut catatan Komnas HAM mencapai ribuan kasus dalam setiap tahunnya. Henri menambahkan dalam undang-undang tersebut pasal 20 dijelaskan pengusaha diperbolehkan melakukan koordinasi dengan aparat hukum.

“Pasal itulah yang sering digunakan para pengusaha perkebunan untuk membentuk tim pengamanan khusus yang dikenal dengan Pam Swakarsa. Tindakan Pam Swakarsa itu terkadang bisa menimbukan kematian. Ironisnya, tim tersebut didukung oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Berdasarkan pengamatan itu lah, Henri mendesak DPR untuk membentuk timsus untuk diturunkan dan membuktikannya kepada publik dan menghapus UU Nomor 18 Tahun 2004 tersebut.

“Kasus Mesuji merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk mengungkap ribuan kasus sengketa tanah yang merugikan rakyat. Untuk itu kami minta DPR untuk mencabut UU 18/2004 sekaligus menindak tegas pelaku kekerasan di Mesuji,” tandasnya.




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty