COP 17 Durban Tinggal Kenangan

Jepang, Rusia dan Kanada Ngibrit Dari Protokol Kyoto

Editor: Andrean | Senin, 19 Desember 2011 18:11 WIB, 549 hari yang lalu

Protes anti Protokol Kyoto di Ottawa Kanada yang dianggap hanya menguntungkan negara maju. *ist

LENSAINDONESIA.COM: Konferensi Perubahan Iklim ke 17 (COP 17) yang diselenggarakan di Durban Afrika Selatan pada 28 November sampai 9 Desember 2011 berakhir pada 11 Desember 2011 kemarin sudah memutuskan
4 keputusan penting (Durban Package).

Keputusan yang tidak diakui sejumlah negara industri maju ini yakni, amandemen Protokol Kyoto, keputusan terhadap kerjasama jangka panjang (Long-term Cooperative Action), Pendanaan Iklim (Green Climate Fund)
dan masa depan rejim perubahan iklim. Apakah keputusan tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan hidup dan keselamatan rakyat Indonesia, adalah pertanyaan penting bagi kita semua.

Protokol Kyoto (KP) sebagai satu-satunya instrument legal yang mengikat secara hukum tanggungjawab historis negara-negara pencemar saat ini hanya tinggal kenangan. Keputusan COP 17 tidak dengan tegas
menyatakan keberlanjutannya pasca 2012 dan kehilangan keampuhannya untuk menyelamatkan bumi karena Rusia, Jepang dan Canada kini melenggang keluar dari tanggungjawabnya.

“Negara industri maju tersebut tak mau lagi terikat dengan KP. Saat ini yang tersisa hanya Uni Eropa dan beberapa negara maju lainnya yang tidak terlalu signifikan dari segi emisi GRK,” ujar juru bicara Walhi Muhammad Teguh Surya pada LICOM Senin (19/12/2011).

Hasil COP 17 juga memberikan dukungan untuk ekspansi perdangangan karbon, ekspansi industri kotor ke negara berkembang serta menjamurnya solusi palsu bagi penyelamatan iklim dunia seperti REDD+, Carbon Capture Storage, dan Biofuel.

Rendahnya komitmen negara maju dalam memobilisasi dana untuk mendukung program mitigasi dan adaptasi iklim di negara berkembang turut memberikan kesempatan besar pelibatan lembaga keuangan internasional dan bank-bank swasta dalam proyek iklim yang kesemuannya diregulasi dalam pasar karbon

Merespon kondisi tersebut, WALHI dan Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF) menilai penting untuk menyampaikan kepada publik tentang bagaimana proses COP 17 berlangsung.

Apakah DELRI sudah menjalankan tanggungjawabnya dengan benar selama perundingan. Selain itu Walhi jug amempertanyakan dampak samping hasil pertemuan tersebut terhadap keselamatan warga. ari/LI-06

Berita Terkait: