x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Fraksi Demokrat Upayakan Rp 147 M atasi Masalah Sosial

Perda Sudah Beres, Komisi E DPRD DKI Prioritaskan Kesejahteraan Warga Jakarta

Jumat, 06 Januari 2012 14:20 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Perda Sudah Beres, Komisi E DPRD DKI Prioritaskan Kesejahteraan Warga Jakarta - Fraksi Demokrat Upayakan Rp 147 M atasi Masalah Sosial - Gedung DPRD DKI Jakarta

Gedung DPRD DKI Jakarta

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta HM Firmansyah SE menyatakan target kerja Komisi E  tahun 2012 ini mendorong penciptaan kesejahteraan sosial di semua lini. Diharapkan masalah ini bisa  menjangkau semua umur, anak-anak, orang tua yang patut dirawat dan orang cacat.

Firmansyah juga menegaskan bahwa pihaknya sangat memperhatikan siapa saja yang menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Baca juga: Sudin Sosial Jakut antisipasi PMKS usia sekolah dan Tahun 2013, Pemkot Jakut berhasil razia 1125 PMKS

Semua dana untuk PMKS diberikan berimbang, karena anggaran dari Komisi E adalah anggaran yang merata dan seimbang tertuju pada semua segmen umur.

“Program Pemecahan masalah kesejahteraan sosial yang dibidangi oleh komisi E DPRD DKI Jakarta ini adalah program prioritas dari Pemerintah Daerah dan DPRD DKI, DPRD dalam konteks ini harus mensupport penanganan masalah-masalah sosial,” jelas politisi Partai Demokrat ini kepada LIcom di Jakarta, Jumat (6/1/2012).

“Kami berharap dari Komisi E DPRD DKI agar semua pihak dapat meningkatkan pelayanan umum kepada keluarga kita yang punya masalah sosial, yang kedua kami mengharapkan dari Unit Dinas Sosial DKI Jakarta agar menaikkan mutu pelayanan minimum, lalu mutu perawatan bangunan fisik yang sudah diberikan alokasinya dari APBD DKI,” katanya.

Sebagai tindakan preventif, imbuh Firmansyah, agar masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ini jumlahnya semakin hari semakin menurun, maka diperlukan penanganan yang baik, sesuai harapan DPRD.

”Tahun 2012 ini ke depannya, kami akan menaikkan alokasi anggaran menjadi Rp 107 Milyar untuk dapat mengatasi  masalah sosial di DKI Jakarta,” harap Firmansyah, politisi Demokrat ini. Acuan untuk menangani PMKS itu sudah ada di DKI jakarta, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.  @dody




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty