x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Rakyat Tersingkir Akibat Konspirasi Penguasa dan Pengusaha

Gawat! Kasus Mesuji Belum Usai, Kini Muncul Kasus Seruyan Kalteng

Jumat, 13 Januari 2012 20:47 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Gawat! Kasus Mesuji Belum Usai, Kini Muncul Kasus Seruyan Kalteng - Rakyat Tersingkir Akibat Konspirasi Penguasa dan Pengusaha - Ist/Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi

Ist/Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Sejak pengaduan masyarakat Mesuji Lampung ke Komisi III DPR RI pada 14 Desember 2011 lalu, Tim Pendamping yang dipimping Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi akhirnya menerima puluhan pengaduan masyarakat tentang sengketa lahan. Salah satunya, pengaduan masyarakat Kalimantan Tengah.

Menurut Saurip, pilihan untuk membuka kasus penyerobotan tanah rakyat oleh perusahaan di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, kepada publik melalui media massa karena untuk segera mendapat tanggapan dari pemerintah. “Dikhawatirkan dampak yang terjadi bakal jauh lebih dahsyat dari kasus Mesuji manakala pemerintah terlambat menanganinya,” kata Saurip, dalam press conference oleh Tim Pendamping Rakyat Kalimantan Tengah di Gedung Kencana, Jakarta Timur, Jumat (13/1/2012).

Baca juga: Terminal Petikemas baru genjot Banjarmasin, beroperasi sempurna dan Hanura 'jual' Kalimantan full Batubara, listrik kok ngimpor Malaysia

Saurip mengatakan, sebagaimana sengketa lahan di sejumlah daerah, maka banyak rakyat Kalimantan Tengah yang hidup turun temurun menyatu dengan hutan saat ini tersingkir dari kampung halamannya. Hal itu akibat konspirasi antara penguasa dan pengusaha. Sehingga, rakyat yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah atau ijin penguasaan hutan harus berhadapan dengan pengusaha yang mengantongi ijin atas ribuan, ratusan ribu dan bahkan jutaan hektar tanah. “Tanah Ulayat yang dilindungi oleh Undang-undang pun tidak dihargai, justru oleh pemerintah itu sendiri,” ungkap Saurip, yang mengaku satu angkatan di Akabri dengan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudoyono).

Dengan demikian, Saurip menyayangkan sikap polisi sebagai aparat keamanan yang seharusnya bertindak atas nama pemerintah justru harus berhadapan dengan rakyat. Dan untuk menghindari benturan langsung antara rakyat dengan polisi, maka dibentuklah satuan pengaman mandiri (Pam Swakarsa), yang tentunya didampingi sejumlah petugas kepolisian bersenjata laras panjang yang ngendon di perusahaan.

“Ada pepatah Ayam Mati Kelaparan Di Lumbung Padi. Pepatah itu pantas disandang bagi penduduk Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Keberadaan sejumlah perkebunan besar disana sama sekali tidak membawa perbaikan kesejahteraan mereka. Malah sebaliknya yang terjadi adalah perampasan hak-hak masyarakat oleh perusahaan,” jelas Saurip berpantun.

Saurip memberi masukan kepada Presiden agar mengeluarkan Perppu untuk memoratorium atau membekukan sementara seluruh perijinan penguasaan HTI dan pengusahaan atas tanah perkebunan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih satu dengan lainnya antara lain UU Kehutanan, UU Pertanian, UU Pokok Agraria beserta turunannya, sekaligus untuk menghilangkan kerawanan yang ditimbulkan oleh UU yang ada itu sendiri.

“Cabut semua ijin, baik ijin pengusahaan tanah untuk perkebunan ataupun untuk keperluan lainnya. serta ijin pengusahaan hutan (HTI) dan ijin-ijin lainnya terhadap perusahaan yang nyata-nyata telah terjadi sengketa dengan rakyat yang sudah jatuh korban,” tegas Saurip.

Masukan lainnya, lanjut Saurip, adalah memangkas jumlah luas lahan untuk perkebunan maupun pengusahaan hutan (HTI) menjadi maksimal 40% bagi perusahaan yang telah terjadi sengketa dengan rakyat namun tidak jatuh korban, dan sisanya 60% lahan lainnya dikuasai negara untuk dibagikan kepada rakyat setempat yang selanjutnya diadakan tata batas yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Disamping itu, memangkas luas lahan unuk perkebunan maupun pengusahaan hutan (HTI) menjadi maksimal 60% manakala perusahaan tersebut selama 5 tahun belum melaksanakan inti plasma dan HPH HTI selama 2 tahun sejak ijin diberikan belum melakukan tata batas. Sedangkan, sisanya 40% lahan lainnya diserahkan kepada rakyat untuk dikelola sendiri sebagai plasma dari perusahaan inti.

“Kembalikan Hak Ulayat seutuhnya sesuai dengan aturan yang ada. Bila lahan tersebut berada di atas lahan kawasan hutan negara, maka diberikan hak pengelolaan terhadap hak-hak rakyat kepada lembaga adat untuk dilakukan bersama-sama dengan masyarakat,” tandas Saurip. *rudi




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty