x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


PKS: Bisa Picu Kriminalitas Lebih Luas

Perda Miras Dicabut, “Bisnis” Tak Peduli Pembangunan Moral di Daerah, Merdeka!

Jumat, 13 Januari 2012 01:25 WIB (3 years yang lalu)Editor:
Perda Miras Dicabut, “Bisnis” Tak Peduli Pembangunan Moral di Daerah, Merdeka! - PKS: Bisa Picu Kriminalitas Lebih Luas - Tergoda teve dan internet, remaja di desa mudah kongkow di desa sambil nenggak bareng miras yang dioplos sendiri. Contoh remaja di Kalimantan ini. *ilustrasi/istterus kongkow di empang

Tergoda teve dan internet, remaja di desa mudah kongkow di desa sambil nenggak bareng miras yang dioplos sendiri. Contoh remaja di Kalimantan ini. *ilustrasi/istterus kongkow di empang

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Sangat disayangkan di tengah upaya nasional, termasuk masyarakat memperbaiki moralitas anak mudah, termasuk remaja muncul kabar pembatalan Perda tentang minuman keras (Perda Miras) di sejumlah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini artinya kemenangan alias “merdeka” bagi bisnis-bisnis yang berkaitan dengan miras dan tak peduli dengan pembangunan moral di daerah-daerah.

Menanggapi itu, Jazuli Juwaini, anggota Komisi VIII DPR RI, menegaskan, “Kalau benar, ini sesuatu yang ironis karena banyak kasus kriminalitas di tengah-tengah masyarakat selalu ada kaitannya atau dipicu minuman keras,” katanya, yang mengkhawatirkan akan semakin memicu meluasnya kriminalitas.

Baca juga: Polda NTT takut periksa Bupati Ngada Marianus Sae dan Blokade bandara seenak udelnya, copot Bupati Ngada Marianus Sae

“Minuman keras jelas mudhorotnya, tidak ada manfaatnya. Sehingga ketika satu daerah membuat Perda pembatasan peredaran minuman beralkohol tersebut, kita harus melihat spiritnya untuk menjaga kebaikan moral masyarakat khususnya anak-anak kita,” lanjut politisi PKS asal Banten ini.

Jazuli mengatakan seharusnya Mendagri memperhatikan semangat dan kearifan lokal masyarakat tersebut sehingga dalam evaluasinya terhadap sejumlah Perda Miras dapat lebih jernih dan konstruktif.

“Apalagi Perda ini termasuk sensitif di tengah-tengah masyarakat kita yang agamis. Hampir seluruh masyarakat dipastikan mendukung Perda semacam ini karena dampaknya bagi perbaikan masyarakat. Karena itu seharusnya mendagri berhati-hati dalam melakukan verifikasi dan evaluasi,” kata Jazuli.

Dalam sejumlah pemberitaan, Perda Miras yang dicabut oleh Mendagri antara lain Perda No 7 tahun 2005 di Kota Tangerang, Perda No 15 tahun 2006 di Kabupaten Indramayu, dan Perda No 11 tahun 2010 di Kota Bandung.

“Lalu apa alasan mendagri menertibkan dan membatalkan perda-perda tersebut?,” tanya Jazuli.

“Oleh karena itu mendagri harus menjelaskan sebaik-baiknya untuk menjernihkan permasalahannya agar isu ini tidak berkembang menjadi kontraproduktif seolah-olah pemerintah mendukung peredaran miras di tengah-tengah masyarakat,” saran Ketua DPP PKS ini.

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty