x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Dikhawatirkan, Gratifikasi Bakal Meningkat

LSM Bogor Masih Persoalkan Gedung RY Center Jadi Kantor Dispenda

Rabu, 18 Januari 2012 11:14 WIB (2 years yang lalu)Editor:
LSM Bogor Masih Persoalkan Gedung RY Center Jadi Kantor Dispenda - Dikhawatirkan, Gratifikasi Bakal Meningkat - Bupati Bogor Rachmat Yasin asal PPP

Bupati Bogor Rachmat Yasin asal PPP

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang menggunakan Gedung RY Center untuk Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), menuai polemik di kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pasalnya, penempatan Dispenda pecahan dari DPKBD (Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah) di gedung hijau yang berlokasi di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong itu, dinilai rawan gratifikasi dan pencitraan.

“Iya dong, kalau Kantor Dispenda berada di Gedung RY Center rawan terjadi gratifikasi. Toh gedung itu milik Partai PPP yang tak lain kendaraan Bupati Bogor,” tegas Ay Sogir dari LSM Gerak kepada LICom, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Santri pesantren Bogor diajak aktif menulis dan DOB Sukabumi Utara harus tingkatkan pelayanan publik

Menurut dia, harusnya pemerintah itu menempatkan suatu kantor jangan milik partai, karena secara tidak langsung sama artinya dengan memperkenalkan partai politiknya sendiri.  “Sudah pasti orang yang akan membayar PBB (Pajak Bumi Bangunan) maupun pajak lainnya itu akan tahu, bahwa gedung megah berwarna hijau itu milik PPP,” ungkapnya.

Sogir mengatakan, idealnya kantor Dispenda itu tidak ditempatkan di sana, karena dapat mengundang pertanyaan besar dari semua kalangan. Terlebih, saat ini masih ada gedung di sekitar lingkungan Pemkab Bogor yang masih layak dijadikan kantor pendapatan.

“Walaupun menempati gedung itu Dispenda membayar dengan cara sewa, toh di lingkungan Pemkab masih ada gedung yang bisa ditempati, seperti Sekretariat KNPI maupun gedung di dekat PWI atau MUI. Kalaupun dinilai tak layak, alangkah bagusnya jika mengontrak di ruko-ruko yang lokasinya tak jauh dari pusat pemerintahan,” paparnya.

Sogir berharap, dalam hal ini perlu ada pertimbangan kembali dari pemangku kebijakan di pemerintahan Tegar Beriman, baik itu kalangan eksekutif maupun legislatif. Jangan sampai lanjutnya, menjadi permasalahan besar yang berdampak terhadap kinerja pelayanan Dispenda.  “Wakil rakyatpun harus berani mempertanyakan kepada bupati, alasan menempatkan kantor pendapatan itu di sana,” tukasnya.

Sementara, Ketua Fraksi PKS, Eko Syaiful Rohman mengaku belum mengetahui keberadaan Kantor Dispenda mengunakan Gedung RY Center yang dibangun pada 2011 lalu. “Wah saya belum tahu kalau kantor pendapatan dilokasikan di gedung tersebut. Mendengar saja baru sekarang,”  tukas Eko. umar




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty