x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Mestinya DPR Panggil SBY Karena Melanggar Konstitusi dan UU

Dewi Aryani: Awas, Pencabutan Subsidi BBM Bagian dari Liberalisasi IMF

Kamis, 19 Januari 2012 15:44 WIB (3 years yang lalu)Editor:
Dewi Aryani: Awas, Pencabutan Subsidi BBM Bagian dari Liberalisasi IMF - Mestinya DPR Panggil SBY Karena Melanggar Konstitusi dan UU - Anggota Komisi VII FPDIP, Dewi Aryani.

Anggota Komisi VII FPDIP, Dewi Aryani.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi VII FPDIP, Dewi Aryani mengatakan, pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak(BBM) dinilai merupakan bagian liberalisasi migas yang direncanakan IMF dan Bank Dunia sejak tahun 2000.

“Liberalisasi sektor migas sudah berhasil dengan lahirnya UU No.22 tahun 2001, di mana dalam undang-undang tersebut lebih dari 50 persen blok migas sudah dikuasai oleh negara asing,” kata politisi PDIP ini kepada wartawan, Jakarta, Kamis (19/1/2012).

Baca juga: 50 Pemilik SPBU Jawa Timur diperiksa Kejati Jatim dan Jokowi-JK nekad naikkan harga BBM, cegah negara bangkrut

Sektor hilir untuk penjualan BBM dikatakan Dewi, bisa juga dikuasai negara asing jika pencabutan BBM itu terlaksana. Dia menambahkan kebijakan merupakan salah satu outcome kualitas sebuah pemerintahan.

“Lalu bagaimana dengan kebijakan pembatasan BBM yang secara ‘paksa’ akan diberlakukan pemerintah mulai tanggal 1 april 2012? secara nyata juga Rothstein dalam bukunya ‘the quality of government’ menyatakan bahwa negara berkembang sewajarnya akan menghabiskan waktu untuk menghasilkan judicial systems, dimana legal system harus bisa berjalan baik sebagai fondasi percepatan pertumbuhan ekonominya,” ujarnya.

Anggota Komisi VII ini menegaskan mestinya DPR berani memanggil SBY dan menyatakan pendapat bahwa Presiden telah melanggar konstitusi dan UU (karena MK juga telah mencabut Pasal 28 ayat 2 UU Migas) sehingga SBY patut dan bisa secara syah diberhentikan oleh sidang MPR.

Dia menambahkan, pemerintah harusnya sadar bahwa kebijakan demi kepentingan publik itu harus menyeluruh. Jangan biarkan rakyat mencari sendiri solusi atas masalah publik. Persoalan energi bukan hanya kebijakan saja tapi juga persoalan manajemen sektor publik dan juga budaya.

“Masyarakat kita jangan dipaksa untuk tidak menggunakan subsidi BBM apalagi agar bisa menguntungkan perusahaan asing. Perusahaan asing itu terdiri Shell, Total, Petronas. Untuk itu saya harap masyarakat mau mengatakan tidak pada keinginan pemerintah yang ingin mencabut subsidi BBM tersebut,” tegasnya.ronald

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty