x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Agar Didapat Satu Model Kinerja yang Maksimal

Pimpinan DPR Seharusnya Meminta BPK Mengaudit Kinerja Komisi-Komisi

Kamis, 09 Februari 2012 20:24 WIB (3 years yang lalu)Editor:
Pimpinan DPR Seharusnya Meminta BPK Mengaudit Kinerja Komisi-Komisi - Agar Didapat Satu Model Kinerja yang Maksimal - Para pimpinan DPR RI.

Para pimpinan DPR RI.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Panitia Kerja (Panja) Bank Century yang kemudian meningkat menjadi Panitia Khusus (Pansus) Bank Century pada Komisi 3 DPR terbukti sangat intens dan efektif membongkar kerugian uang Negara berkisar Rp 6,7 triliun. Pasalnya, kasus yang diduga alokasi talangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sarat rekayasa via rapat-rapat di Bank Indonesia; Kementerian Keuangan dan LPS.

Perbedaan kinerja antar anggota DPR antar Komisi terlihat sangat jelas pada Panja Hulu Listrik Komisi 7 DPR yang sangat lambat menelisik kasus pemborosan uang negara tahun 2009-2010 senilai Rp 37 triliun oleh PT PLN (Persero).

Baca juga: Kantor KPU Jatim 'diobok-obok' BPK dan Jusuf Kalla: Terjadi kriminalisasi terhadap Bank Century

Kinerja yang lambat itu diperparah lagi dengan kasus kelebihan volume subsidi BBM (Bensin dan Solar) sampai dengan angka 1,332,365 KL atau 1.33 juta KL senilai kira-kira Rp 5,67 Triliun pada minggu ke 2 Desember 2011 digelontorkan ke masyarakat dimana penggelontoran itu diduga dilakukan hanya berdasar sebuah perintah lisan via Hand Phone dari Menteri ESDM kepada Dirut Pertamina.

Mengapa masalah perintah lisan senilai triliunan tersebut sama sekali belum dijamah melalui instrumen Panja oleh Komisi 7 DPR? Mereka seharusnya cepat menyikapi hal itu karena prediksi BBM (yang terdiri dari Premium, Kerosene dan Solar) yang disusun Kementerian ESDM bersama dengan PT Pertamina menggunakan mekanisme yang sudah baku tapi ternyata, untuk kebutuhan tahun 2011 yang disetujui oleh DPR RI sesuai UU APBN 2011 seharusnya adalah 38,467,396 Kilo Liter (KL) atau 38,46 juta KL, tetapi walaupun sudah dipersiapkan antisipasi jikalau sampai terjadi ledakan permintaan masyarakat (asusmi yag terpahit) jumlah itu juga kemudian diperbesar menjadi 40,364,921 KL atau 40.36 juta KL di dalam APBN Perubahan dengan total untuk itu maka Negara mengalokasikan subsidi sebesar Rp 129,7 Triliun didalam APBN-P 2011 (setara dengan volume 40,49 juta KL) namun ternyata masa masih bisa keuarangan sampai 1,3 Juta KL.

Kinerja DPR yang sangat tidak semodel itu makin kentara ketika Komisi 6 membentuk Panja IPO PT Krakatau Steel. Terkait asal-muasal, isi dan hasil dari Panja ini sangat dangkal untuk bisa dikatakan membongkar dugaan kerugian Negara. Diduga mereka tidak menyentuh secara dalam terkait proses awal administrasi IPO di Kementerian BUMN lantas proses persetujuan di Kementerian Ekuin. Mereka hanya menyentuh dengan dangkal proses penjualan saham perdana saja. Akhirnya, Panja seperti mati suri tidak bisa diharapkan untuk menuntaskan rasa tahu publik terhadap permasalahan IPO tersebut.

Mencermati kinerja Komisi 3, 6 dan 7 tersebut  maka timbul beberapa pertanyaan besar yakni:

1. Sesuai UU Susduk DPR, apakah dibenarkan adanya perbedaan model penanganan dari instrumen Panja yang dibentuk oleh masing-masing Komisi terhadap sesuatu permasalahan bangsa?;

2. Dari sisi audit keuangan Negara seperti yang diatur UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka hal itu patut untuk dipertanyakan sebab DPR menggunakan uang Negara. Patut bagi publik untuk mengetahui hasil maksimal dari penggunaan uang itu. Jikalau ada perbedaan yang signifikan berupa berbedanya hasil dari suatu kegiatan sejenis (Panja) yang menggunakan uang Negara maka sudah sepatutnya Ketua dan Wakil Ketua DPR meminta BPK melakukan audit kinerja atas penggunaan uang Negara tersebut;

3. Siapa yang paling bertanggung-jawab terkait dengan 3 poin di atas? Jawabannya adalah pimpinan DPR.ari

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty