x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Akibat Tunjangan Gaji Dipotong Lima Belas Persen

Hakim PHI dan Ad Hoc Jatim “Ngambek”, Siap Gugat Menkeu dan Menpan

Sabtu, 11 Februari 2012 17:02 WIB (3 years yang lalu)Editor:
Hakim PHI dan Ad Hoc Jatim “Ngambek”, Siap Gugat Menkeu dan Menpan - Akibat Tunjangan Gaji Dipotong Lima Belas Persen - Pengadilan Negeri Surabaya. *ist

Pengadilan Negeri Surabaya. *ist

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Gara-gara gaji tunjangan dipotong 15 persen, aparat penegak hukum “ngambek”. Sejumlah hakim Peradilan Hubungan Industrial (PHI) dan Hakim Ad Hoc Jawa Timur akan menggugat Menteri Keuangan RI, Direktur Jenderal (Dirjend Pajak) dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan).

Gugatan tersebut, terkait kebijakan pemotongan Tunjangan Kehormatan (TK) Hakim Hubungan Industrial dan Ad Hoc yang sebesar 15 persen itu.

Baca juga: Bos distibutor truk Hino digugat di pengadilan, bayar utang 750 juta dan Soal netralitas PNS Pemprov Jatim dan KPU berselisih

Menurut Agus selaku hakim PHI menuturkan, pemotongan 15 persen itu mengacu Pasal 21 UU Perpajakan. Hal itu menyalahi peraturan UU, karena tidak ada dasar hukum yang mengatur TK (Tunjangan Kehormatan) para hakim.

Sugeng menambahkan bahwa hakim hubungan industrial dan ad hock merupakan pejabat negara yang pajaknya ditanggung pemerintah. “Pihak pajak secara sepihak memakai surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara berisikan lembaga negara hakim PHI dan Ad Hoc tersebut tidak tegas,” ujar Agus.

Lanjut Agus, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam UU No.46 Tahun 2009. Dalam Pasal itu tidak tegas disebutkan bahwa Hakim PHI dan Ad Hock sebagai pejabat negara. Tetapi, penetapan tersebut tertuang dalam UU Kehakiman.

“Jika hakim PHI dan Ad Hock dinyatakan bukan pejabat negara lalu dasar Undang-Undangnya mana? Sebenarnya permasalahan itu sudah selesai dilakukan oleh KPK Tahun 2009 lalu,” tandas Sugeng.

Lebih lanjut Hakim PHI Sugeng mengatakan, dengan adanya Surat Edaran (SE) dari Menpan tersebut menjadi pemicu perdebatan baru di kalangan Kehakiman Industrial dan Ad Hock Indonesia. Karena uang yang mereka terima bukan uang pendapatan, tetapi uang kehormatan sebagai hakim.

“Dengan uang nominal Rp 5 Juta 7 Ratus Ribu untuk hakim Hubungan Industrial dan Rp 13 juta per bulan untuk hakim Ad Hoc, tanpa ada pemotongan 15 persen. Karena jangan sampai memungut PPH tanpa dasar hukum, dan penetapan tersebut juga tidak merata di seluruh Indonesia karena hakim di Kalimantan, Palu, Pangkal Pinang dan Jakarta tidak dikenai pajak tersebut,” terangnya

Dari kebijakan pemotongan pajak, gaji hakim tersebut dikhawatirkan berdampak persidangan dan kinerjanya.

“Ya, itu tergantung, kalau kita para hakim PHI maupun rekan-rekan hakim Ad Hoc selalu dipotong, jelas akan mempengaruhi kinerjanya. Sedangkan para hakim Ad Hoc juga banyak yang menangani kasus korupsi,” pungkas. @bambang

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty