x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Masyarakat Banyak Gunakan Pembangkit Listrik Non PLN

Pengguna Genset di Jakarta Timur Diminta Segera Mengurus Izin Operasi

Kamis, 16 Februari 2012 15:45 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Pengguna Genset di Jakarta Timur Diminta Segera Mengurus Izin Operasi - Masyarakat Banyak Gunakan Pembangkit Listrik Non PLN - Penggunaan Genset/ ilustrasi

Penggunaan Genset/ ilustrasi

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Timur mengimbau kepada pengguna pembangkit energi listrik non PLN (genset) segera mengurus izin operasi.

Imbauan itu dilakukan mengingat saat ini di wilayah Jakarta Timur banyak masyarakat yang menggunakan genset untuk kepeluan listrik cadangan. Ketentuan izin opreasi ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Gubernur.

Baca juga: Jaktim cari 1000 siswa dan mahasiswa untuk diberi beasiswa bulanan dan Sudin Sosial Jaktim lakukan razia PMKS

“Di Jakarta Timur saat ini diperkirakan ada sekitar 1.000 pengguna genset. Sebagian pengguna adalah di pertokoan, gedung, pabrik, mall, hotel, SPBU, pertokoan, perbankan dan lainnya,”kata Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Timur Ir Milzar di kantornya, Kamis (16/2/2012).

Menurut Mizar, penggunaan genset secara berlebihan berimbas terhadap pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lingkungan sekitarnya. Untuk maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Pemkot Jakarta Timur menghimbau seluruh pengguna genset untuk segera mengurus izin operasi.

Kewajiban mengurus izin operasi/pungutan pajak pembangkit listrik non PLN di Jakarta Timur mengacu pada Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan, Perda No. 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2001 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

“Setiap Badan atau orang pribadi yang melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah mendapat tanda daftar atau izin perasi dari Gubernur,”ujarnya.

Lebih lanjut   Milzar  mengatakan, berdasarkan Perda 11 tahun 2003 pasal 52 ayat 1, Tanda Daftar diberikan untuk penyediaan tenaga listrik dengan kapasitas sampai dengan 200 KVA yang diterbitkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi.

“Mengurus surat izin opersional caranya mudah, hanya tinggal dengan melampirkan foto copy NPWP, Foto copy KTP (Pimpinan perusahaan), surat pernyataan, Undang-Undang Gangguan dan bagi badan hukum melengkapi foto kopi akta pendirian perusahaan. Langsung datang saja ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Administrasi Jakarta Timur,”jelasnya. “Prosesnya cepat. Lima hari sudah jadi,”pungkasnya.*winarko.




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty