x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Makalah Oleh: Jeffy Malang

Ketidakadilan Sosial Dalam Kebijakan Pendidikan Sosial

Rabu, 29 Februari 2012 03:05 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Ketidakadilan Sosial Dalam Kebijakan Pendidikan Sosial - Makalah Oleh: Jeffy Malang - Ist/Ilustrasi pendidikan

Ist/Ilustrasi pendidikan

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Di Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi negara, semua warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu. Namun demikian, data Depdiknas tahun 2009 menunjukkan bahwa sekitar 2,2 juta anak usia wajib belajar (usia 7-15 tahun) belum dapat menikmati pendidikan. Total sekitar 28,4 juta warga usia 7-25 tahun tidak memperoleh pendidikan (Kompas, 11/12/ 2009). Jika jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 250 juta jiwa, maka berarti lebih dari 10% penduduk yang tidak ‘terjamah’ oleh amanat konstitusi tersebut.

Beragam berita tragis tentang dunia pendidikan di Indonesia benar-benar merupakan suatu keprihatinan (dengan tidak berarti tidak bangga atas berbagai prestasi yang telah dicapai). Demonstrasi guru, perilaku anarkis peserta didik, banyaknya anak putus sekolah, serta ditolaknya siswa di beberapa sekolah karena kebutuhan khusus yang dimiliki merupakan kondisi nyata yang menggambarkan kerapuhan dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung telah berdampak terhadap krisis multidimensional dalam segala aspek kehidupan. Sebagai akibatnya, berbagai bentuk patologi sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini.

Baca juga: Giant lakukan renovasi perpustakaan SDN 01 Cinere dan KBM terganggu lantaran Gedung SMKN 48 rusak

Pendidikan bagi semua yang merupa-kan hak dari setiap warga negara masih menjadi suatu impian. Memang mencapai pendidikan bagi semua bukan semudah membalikkan telapak tangan. Pendidikan bagi semua memerlukan “huge investments”. Suatu langkah dalam menyikapi kondisi tersebut adalah dengan melakukan koreksi terhadap segala bentuk ketidakadilan social dalam setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan. Perspektif keadilan sosial dalam setiap tindakan pemerintah sangat diperlukan agar tidak terlepas dari koridor amanat konstitusi negara.

Aspek pendidikan juga terkait erat de-ngan politik, yaitu politik pendidikan. Poli-tik pendidikan merupakan policy yang dite-tapkan sebagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan tujuan pembangunan bangsa melalui pembangu-nan pendidikan, menurut Rohman dan Wiyono (2010) dirumuskan dalam kebijak-an pendidikan yang akan berakses antara lain pada equality of opportunity, accessibility, equality, dan equity. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 1 yang menyatakan “bahwa pendidikan dise-lenggarakan secara demokratis dan berkea-dilan serta tidak diskriminatif dengan men-junjung tinggi hak asasi manusia, nilai ke-agamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Pendidikan bagi semua merupakan tujuan dari kebijakan pendidikan. Tentu saja pendidikan bukan satu-satunya aspek yang menentukan. Pen-didikan terkait erat dan mempunyai hubu-ngan yang sangat kompleks dengan peme-rataan atau keadilan. Keadilan sosial secara formal merupakan aspirasi utama yang ter-kandung dalam konstitusi negara Indone-sia, UUD 1945. Dengan kata lain, keadilan sosial merupakan norma pokok dalam kehi-dupan bermasyarakat bangsa mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Hakikat pendidikan adalah memandu peserta didik ke arah realita sosial, artinya berintegrasi secara holistik dengan kondisi masyarakat yang heterogen serta tidak me-ngarahkan pada ekslusifitas (Mulyadi, 2010). Kebijakan pendidikan harus dapat mengakomodir tantangan pluralisme de-ngan kekayaan heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia. Keterpaduan segenap individu luruh dalam suatu kelompok social dengan menghormati segala perbedaan yang ada merupakan kondisi keadilan social yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, untuk mengurangi ke-tidakadilan juga ditentukan keputusan-keputusan politik terkait segala aspek kehi-dupan. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bah -wa dalam setiap upaya pembenahan sistem, akan muncul permasalahan-permasalahan lainya. Ketidakadilan sosial (termasuk dalam bidang pendidikan) juga akan mempenga-ruhi pembangunan nasional.

C.Komersialisasi dan Kastanisasi dalam Pendidikan
Ungkapan “orang miskin di larang sekolah” bukan suatu jeritan kosong. Hal itu berdasar pada kenyataan tentang betapa mahalnya biaya pendidikan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Pendidikan yang diharapkan mengentaskan kemiskin-an hanyalah mimpi belaka karena orang miskin dilarang sekolah. Pemerintah telah mengorientasikan pendidikan pada komer-sialisasi dengan “market oriented”. Terkesan bahwa pemerintah melalaikan (kalau tidak dikatakan melupakan) tanggungjawab da-lam bidang pendidikan yang adil dan ber-mutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena komersialisasi pendidikan ini juga diperkuat dengan pergeseran otonomi-sasi pendidikan ke arah privatisasi (swastani-sasi) pendidikan. Bukan merupakan hal yang “aneh” apabila saat ini lembaga-lembaga pendidikan memiliki “kewenangan” untuk mencari sumber dana dan mengelola dana secara mandiri yang pada akhirnya akan menuju pada apa yang disebut sebagai “kapitalisme pendidikan”. Kapitalisme pendidikan, menurut Wahono (2001), akan mengakibatkan eliminasi bagi beberapa ke-lompok masyarakat untuk mencapai ke-adilan dalam akses pendidikan.

Pada saat yang sama, pemerintah telah meng-kastanisasi pendidikan dengan mem-bagi sekolah dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok sekolah yang ada saat ini adalah sekolah bertaraf internasional (SBI), rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), sekolah kategori mandiri, sekolah standar nasional, dan sekolah reguler. Munculnya SBI dan RSBI didasari UU No 20/2003 Pasal 50 ayat 3 bahwa “pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelengga-rakan sekurang-kurangnya satu satuan pen-didikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan jadi satuan pendidik-an yang bertaraf internasional”.

Data Kemendiknas tahun 2009 menun-jukkan bahwa jumlah RSBI tingkat SD ada-lah 136 sekolah, SMP adalah 300 sekolah, SMK adalah 118 sekolah, dan SMA 320 sekolah (Kompas, 26/5/2010). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa secara nyata tercipta kasta-kasta dalam dunia pendidikan saat ini dalam segala tingkatan. RSBI dan SBI merupakan kasta tertinggi dalam dunia pendidikan saat ini, khususnya pendidikan tingkat dasar sampai tingkat menengah. Warga negara yang bisa “masuk” menjadi bagian dari kasta tertinggi ini adalah mereka yang “ber-uang”. Biaya masuk SMP dan SMA, bahkan SD berbunyi jutaan rupiah, belum termasuk biaya bulanan.

Peng-kotak-an yang berakibat kastanisa-si dalam pendidikan ini sebenarnya juga da-pat dilihat dengan adanya segregasi system pendidikan dengan adanya sekolah regular dan sekolah khusus (terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus – SLB). Jika konstitusi negara mengamanatkan bahwa setiap individu dengan segala kondisi yang melekat pada dirinya mempunyai hak yang sama dalam pendidikan, mengapa ada pem-bedaan sekolah? Beragam persoalan keti-dakadilan muncul sebagai akibat dari ada-nya kebijakan “peng-kotak-an” ini. Padahal, katanya, adanya SBI dan RSBI diharapkan tidak membuat masyarakat eksklusif dan memprioritaskan kemampuan akademik siswa. Harapan ini akan tetap menjadi hara-pan ketika system yang ada tetap dilakukan secara ekslusif.

D.Wacana Inklusi dalam Kebijakan
Pendidikan Menurut Subarsono (2008) dalam me-milih alternatif kebijakan publik, salah satu variabel yang perlu dipertimbangkan yaitu “mampu mempromosikan pemerataan dan keadilan pada masyarakat”. Artinya kebijak-an publik harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan bersifat adil. Rohman dan Wiyono (2010) mengemukakan bahwa ke-seluruhan kebijakan pendidikan di Indone-sia belum membuahkan hasil yang optimal, ditandai dengan masih banyaknya distorsi dan “keganjilan” penyelenggaraan pendidi-kan. Kastanisasi dan komersialisasi pendi-dikan menunjukkan ketidakadilan dalam kebijakan pendidikan. Tingginya jumlah warga negara yang tidak dapat menikmati pendidikan telah menyimpulkan ketidak-adilan dalam bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam menggemban dan mewujudkan amanat konstitusi.

Pendidikan merupakan bagian kebutu-han mendasar setiap warga negara serta merupakan bagian dari proses sosial. Peserta didik disebut sebagai pembawa perubahan (agent of change) . Oleh karena itu apa (ke arahmana) dan bagaimana perubahan dapat terjadi ditentukan oleh model sistem pendi-dikan serta landasan ideologi dari pendidik-an itu sendiri. Beberapa pemerhati pendi-dikan mengemukakan bahwa sistem pen-didikan yang berdasar pada ideology sekula -ristik-kapitalistik atau sosialisme-komunisme akan melahirkan masyarakat sekuler-kapi-talis atau sosialis-komunis. Ditambahkan oleh Rohman dan Wiyono (2010) bahwa pendidikan dengan perspektif ekonomi akan melahirkan generasi yang berorientasi individualis, materialis, dan liberalis.

Perspektif inklusi berorientasi pada per-wujudan keadilan sosial. Paradigma inklusi berdasar pada nilai-nilai demokratis dan non diskrimimasi. Booth (2005, dalam Polat, 2011) menyatakan bahwa “inclusion is a philosophy based on values aiming to maximize the participation of all in society and education by minimizing exclusionary and discrimina-tory practices”. Dalam kebijakan pendidik-an, wacana inklusi menentukan tercapainya keadilan sosial. Sebagaimana di kemukakan oleh Polat (2011) bahwa “inclusion in educa-tion is a step towards social justice”. Dengan kata lain, paradigma inklusi tidak hanya akan meningkatkan kualitas suatu kebijak-an (termasuk kebijakan pendidikan), tetapi juga menepis ketidaksetaraan dan ketidak-adilan.

E.Penutup
Pendidikan merupakan tumpuan suatu bangsa mencapai masa depan yang dicita-citakan. Keberhasilan bidang pendidikan akan terkait erat dengan keberhasilan pem-bangunan bidang lainnya, termasuk eko-nomi dan politik. Keberhasilan pembangu-nan dalam segala aspek turut ditentukan oleh kebijakan pemerintah sesuai dengan bidangnya. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah kebijakan pen-didikan.

Kehidupan bangsa yang cerdas dan ke-pekaan terhadap realitas social sebagai wu-jud hasil bidang pendidikan masih menuai kritik yang belum berujung, dibalik prestasi atas beberapa keberhasilan yang telah di-capai. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi dunia pendidikan harus dilakukan pendekatan yang integratif. Perlu a new way of thinking terhadap para-digma dan pokok-pokok penopang system pendidikan.

Dalam hal ini, fokus pada keadilan social ditawarkan sebagai kunci utama. Paradigma inklusi dalam setiap kebijakan publik akan mewujudkan tujuan pembangunan bangsa yang ber-keadilan sosial. Dalam bidang pendidikan dikemukakan bahwa “inclusion in education is a step towards social justice”. Dengan kata lain, paradigma inklusi dalam kebijakan pendidikan akan menciptakan keadilan sosial, sesuai dengan amanat kons-titusi negara. *ian




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty