x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Terbitkan Surat Edaran untuk Seluruh Kepala Daerah

Menakertrans Perketat Pengawasan Peraturan Ketenagakerjaan

Senin, 26 Maret 2012 12:24 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Menakertrans Perketat Pengawasan Peraturan Ketenagakerjaan - Terbitkan Surat Edaran untuk Seluruh Kepala Daerah - Menakertrans, Muhaimin Iskandar

Menakertrans, Muhaimin Iskandar

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Abdul Muhaimin Iskandar menerbitkan Surat Edaran kepada para Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memberikan perhatian khusus terhadap sektor ketenagakerjaan terutama terkait fungsi dan peranan pengawasan ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing.

Para kepala daerah diminta memperkuat dengan memberdayakan para pengawas ketenagakerjaan yang bertugas memantau secara ketat terhadap penerapan berbagai peraturan-peraturan ketenagakerjaan.

Baca juga: DPP PKB minta DPC se-Indonesia sabar duetkan Mahfud-Muhaimin dan Muhaimin Iskandar ungkit sengketa Pilgub Jatim di MK

Pengawasan ketat itu dilakukan terhadap penerapan aturan upah minimum, persyaratan outsourcing, kepesertaan asuransi pekerja Jamsostek, penggunaan waktu kerja dan waktu istirahat, penggunaan tenaga kerja anak serta tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan.

Selain itu, pengawasan ketat pun dilakukan terhadap penerapan sektor norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemakaian peralatan K3, pola kelembagaan K3, keahlian K3 serta Sistem manajemen K3 yang ada di perusahaan-perusahaan.

“Para kepala daerah harus memberdayakan para pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pembinaan dan sosialiasi bagi perusahaan maupun pekerja/buruh agar menjalankan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mencegah terjadinya pelanggaran,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar Muhaimin dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu (25/3/2012) kemarin.

Menurut data Kemnakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan. Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari Pengawas umum, 1.460 orang, Pengawas spesialis 361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 orang.

“Rasio kebutuhan pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan yang ada masih belum seimbang.Padahal idealnya, satu orang pengawas ketenagakerjaan mengawasi sebanyak lima perusahaan dalam satu bulan atau 60 kali pemeriksaan dalam satu tahun,”ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Muhaimin, para Gubernur, Bupati dan Walikota diminta agar segera mengangkat pengawas ketenagakerjaan yang telah mendapat surat keputusan penunjukan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi ke dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan.

“Di daerah-daerah masih banyak pengawas ketenagakerjaan yang belum diangkat sebagai jabatan fungsional, padahal hal tersebut telah sesuai berdasarkan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya,”papar Meteri yang akrab disapa Cak Imin ini.

Hanya saja, lanjut dia, sampai saat ini belum semua daerah bersedia mengangkat pengawas ketenagakerjaan pada jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sehingga kerapkali terjadi salah menjalankan fungsi pengawasan, serta salah penempatan petugas pengawas ketenagakerjaan.

“Para pengawas itu perlu segera diangkat agat dapat segera bertugas sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan sebagai mana diatur dalam UU No. 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang pengawasan perburuhan,”imbuh Cak Imin.

Mengenai masih minimnya pengawas ketenagakerjaan, pihak Kemenakertrans dibantu dinas-dinas tenaga kerja di Provinsi, kabupaten/kota berupaya mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasa ketenagakerjaan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan serta melakukan upgrading dan bimbingan teknis secara terus menerus.**

 




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty