x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Harap Sabar, Pengesahan Kenaikan BBM Menunggu Paripurna

Selasa, 27 Maret 2012 12:24 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Harap Sabar, Pengesahan Kenaikan BBM Menunggu Paripurna - - Gedung DPR RI di Jakarta

Gedung DPR RI di Jakarta

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Total subsidi energi yang disepakati Pemerintah dan Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Rp 225 triliun. Jumlah ini terdiri
dari subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun dan
cadangan risiko energi Rp 23 triliun, dan kenaikan BBM sebesar Rp
1500.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, dengan kesepakatan ini
maka subsidi BBM menjadi Rp 137,4 triliun naik dari Rp 123 triliun.
Sedangkan subsidi listrik melonjak menjadi Rp 65 triliun dari Rp 40,7
triliun. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan subsidi listrik naik
menjadi Rp 90 triliun.

Baca juga: Jokowi-JK nekad naikkan harga BBM, cegah negara bangkrut dan BBM Jatim masih antri, Pertamina janji normalisasi cuma "Omong thok"

Meski sepakat dengan kenaikan harga BBM, namun Dewan membahas
pencabutan Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang tentang APBN 2012. Pasal itu
melarang pemerintah untuk menaikkan harga eceran BBM bersubsidi.

Fraksi Gerindra yang juga memutuskan keluar dari rapat (walk-out)
dalam pembahasan anggaran perubahan. “Saya kira dalam komunikasi kita
yang menolak pasal 7 dirubah komunikasinya pasti ada, cuma berkaitan
dengan sikap masing-masing fraksi, tetapi kita tetep pada sikap bahwa
kita menolak kenaikan BBM itu kami memutuskan tak ikut membahas, dan akan memperjuangkannya di
paripurnahari kamis, bahwa berkaitan dengan pasal 7 ayat 6 akan kita
lakukan voting,” ujar ketua Fraksi Gerindra, Fari Djemi Francis.

Fari juga menjelaskan bahwa Gerindra bersama PDIP dan Hanura sudah
menghitung terkait defisit anggaran, “Itu tidak sampai 2,5
triliun tapi 2,23 triliun dan itu tidak melanggar UU. Yang dihitung
pemerintah memasukan lagi cadangan untuk BBM sekitar 26 triliun. itu
tidak perlu buat apa lagi ini yang kita lihat, posisi kami kalo tidak
membahas itu kita tidak akan bertanggung jawab, pandangan akan kami
sampaikan pada sidang paripurna nanti,” jelas Fari. Aini

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty