x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Pembangunan Sektor Kelautan-Perikanan Butuhkan sistem Produksi

Ciptakan Wirausaha Baru, KKP Gelar GEMPITA

Rabu, 11 April 2012 03:04 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Ciptakan Wirausaha Baru, KKP Gelar GEMPITA - Pembangunan Sektor Kelautan-Perikanan Butuhkan sistem Produksi Hulu dan Hilir - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan peningkatan daya saing dan nilai tambah melalui program peningkatan “supply chain and value chain management”.

Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada kegiatan Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Perikanan (GEMPITA) Regional Wilayah Sumatera di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Padang, Sumatera Barat, Selasa (10/4/2012).

Baca juga: Gila! Satu juta ton ikan kekayaan laut Indonesia dijarah asing dan Kementerian KP bentuk Polsus, siap gebuk pencuri dan perusak aset laut

Lebih lanjut, Sharif menyebut bahwa, peningkatan daya saing dan nilai tambah dilakukan melalui empat strategi. Pertama, pengoptimalkan produksi perikanan tangkap. Kedua, meningkatan produksi perikanan budidaya. Ketiga, meningkatan produksi produk olahan bernilai tambah tinggi dan yang terakhir, meningkatan kapasitas UKM dan industrialisasi pengolahan dan pengembangan industri pendukung serta industri terkait lainnya.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan suatu kebijakan industrialisasi yang juga diiringi peningkatan nilai tambah dan modernisasi sistem produksi hulu dan hilir.

“Akselerasi dan sosialisasi pengembangan industrialisasi salah satunya melalui GEMPITA, sehingga dapat mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global”, ujarnya.

Modernisasi sistem produksi hulu dan hilir dibutuhkan dalam mendukung produksi perikanan tangkap di Sumatera Barat (Sumbar), khususnya komoditi tuna, tongkol, dan cakalang.

Sebagai sentra tuna diwilayah barat Indonesia, Sumbar juga sebagai sentra pengolahan produksi perikanan serta kawasan minapolitan di PPS Bungus merujuk Perpres Nomor 28 tahun 2008. Pelabuhan ini merupakan salah satu di antara lima lokasi program percontohan terkait dengan komoditas unggulan untuk perikanan tangkap.

Sementara empat lokasi lainnya, terletak di PPS Nizam Zaman, PPN Pelabuhan Ratu, PPS Bitung dan PPN Ambon. Melalui penetapan lokasi tersebut, KKP menargetkan dapat menaikkan produksi tuna pada tahun ini sebesar 75,12 ribu ton. Kemudian pada tahun 2014 dapat melonjak hingga mencapai 87,84 ribu ton.

Disamping peningkatan produksi, kebijakan ini diharapkan dapat menimbulkan efek lainnya, berupa penyerapan tenaga kerja hingga 69.713 orang yang diikuti peningkatan nilai tambah sebesar 2,59 triliun hanya untuk komoditi TTC saja.

Sejak Januari hingga 20 Juli 2011, ekspor tuna segar sebesar 332.356 kg atau 9.419 ekor, ekspor olahan 216.998 kg atau 8.902 ekor. Adapun Total keseluruhan yakni sebesar 549.354 atau 17.511 ekor. Ikan tuna sebagai salah satu ikan pelagis besar memiliki potensi 124.630 ton/tahun dengan kemampuan produksi 22.100 ton/tahun.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tahun 2007-2010 mencapai 27,3 persen/tahun atau dapat dikatakan tertinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kelompok PDB sektor pertanian lainnya.

Selain itu, pada triwulan III tahun 2011, kontibusi PDB perikanan terhadap PDB kelompok pertanian mencapai 19,85 persen atau berada pada urutan kedua setelah bahan makanan. Hal ini berarti sektor perikanan berpontensial untuk dikembangkan.

Sementara sendiri, kenaikan produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan secara signifikan. Produksi pada tahun 2009 sebesar 5,1 juta ton selanjutnya pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 5,3 juta ton kemudian di tahun 2011 menjadi 5,4 juta ton atau dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar 1,79 persen.

Tak kalah penting, capaian nilai ekspor perikanan dalam periode 2007-2011 mengalami peningkatan rata-rata lebih tinggi, yakni sebesar 9,72 persen/tahun. Sebagai catatan, pada tahun 2009 nilai ekspor sebesar 2.46 miliar dolar.

Sedangkan di tahun 2010, menjadi 2,8 miliar dolar kemudian melonjak naik di tahun 2011 sebesar 3,2 miliar dolar. Disamping itu, KKP terus berupaya dalam meningkatkan sumber daya manusianya sehingga ke depannya para nelayan dan tenaga kerjanya menjadi lebih terdidik.

“Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan perikanan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas,” ujar Sharif.

Sementara itu, Kepala BPSDMKP, Syarif Widjaya menyebut, penyuluhan ini ditujukan agar dapat meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan praproduksi, pengolahan dan pemasaran secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan.

Peranan strategis pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh perikanan dalam mensukseskan pembangunan bangsa dapat dilakukan melalui pemberdayaan perannya dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis perikanan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

“Eksistensi profesionalisme seorang penyuluh perikanan sebagai seorang pendamping program utama KKP, pencatatan data dan pendamping teknologi kelautan dan perikanan sangatlah penting dalam membantu tercapainya misi KKP”, sambungnya.

Dalam kesempatan kali ini, KKP menyerahkan bantuan senilai Rp 34,3 miliar bagi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan sejumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Adapun bantuan tersebut meliputi, bantuankepada Provinsi Sumbar senilai Rp 2,107 miliar, Kota Padang senilai Rp 4,37 miliar, Kab. Tanah Datar senilai Rp 576 juta, Kab. Pesisir Selatan senilai Rp 8,9 miliar, Kab. Pasaman Barat senilai Rp 1,95 miliar, Kota Payakumbuh senilai Rp 688 juta, Kab. Mentawai senilai Rp 2,95 miliar, Kab. Padang Pariaman senilai Rp 2,17 miliar, Kota Pariaman senilai Rp 660 juta, Kab. Agam senilai Rp 7,19 miliar, Kab. 50 Kota senilai 325 juta, Kab. Dharmasraya senilai 325 juta, Kab. Solok senilai Rp 585 juta, Kab. Solok Selatan senilai Rp 260 juta, Kab. Sijungjung senilai Rp 325 juta, Kota Bukit Tinggi senilai Rp 325juta, Kota Sawah Lunto senilai Rp 260 juta, Kota Padang Panjang senilai 260 juta, dan untuk Pesantren senilai 150 juta.

Selain itu, bantuan-bantuan lainnya berupa kapal, Peningkatan Kesejahteraan Nelayan, Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap dan budidaya, peralatan pengolahan hasil perikanan, Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), Solar Package Dealer Nelayan (SPDN), pabrik es, mini cold storage, excavator, Karamba Jaring Apung, model Usaha Berbasis Kelompok Masyarakat, beasiswa pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan sebagainya.

Tak hanya itu, diserahkan juga 300 Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan, 25.000 kartu nelayan, sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) diwakili UPR Kota Padang, dan Sertifikat HACCP kepada perusahaan pengolahan tuna.@Hidayat




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty