x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Kajian LSM Indikasikan Belanja Rutin 291 Kabupaten Terancam

Menteri PDT: Beberapa Daerah Kurang Maksimalkan Dana Pembangunan

Kamis, 12 April 2012 21:05 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Menteri PDT: Beberapa Daerah Kurang Maksimalkan Dana Pembangunan - Kajian LSM Indikasikan Belanja Rutin 291 Kabupaten Terancam Bangkrut - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmi Faisal Zaini

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmi Faisal Zaini

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), berharap agar pemerintah daerah memanfaatkan segenap potensi yang ada secara lebih optimal dan sebaik-baiknya serta merencanakan langkah dan strategi akselerasi yg terukur, sekaligus koordinasi apa yang mesti dilakukan guna mempercepat pembangunan daerahnya.

“Kritikan dari hasil kajian sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat beberapa waktu lalu hendaknya dijadikan cambuk untuk lebih giat membangun,” kata menteri PDT Helmy Faisal Zaini, saat Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Rakornas PPDT) tahun 2012 dengan Tema “Perluasan Kesejahteraan Rakyat Melalui Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal Yang Lebih Afirmatif” di Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Baca juga: Mendagri lantik plt 11 daerah otonom baru dan Bupati Sampang Gagas Pembangunan Politeknik Madura

Kajian LSM FITRA beberapa waktu disebuah media nasional, meneliti kurang lebih sekitar 291 kabupaten dalam kajiannya diindikasikan terancam bangkrut dikarenakan 70% belanja rutin/belanja pegawai dan hanya 30% untuk kegiatan pembangunan.

“Suka atau tidak suka, ada suatu kajian fakta, bahwa pengalokasian dana pembangunan yang digunakan dibeberapa daerah kurang diselenggarakan sebagaimana mestinya,” kata Helmy mengingatkan.

Rakornas PPDT Tahun 2012, diharapkan dapat menjadi forum koordinasi yang mampu meningkatkan pemihakan dan sinergi antara prakarsa dan kebutuhan pembangunan di daerah tertinggal dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dalam mengupayakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, sebagai prioritas nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013.

Untuk itu, tujuan Rakornas PPDT tahun 2012 adalah. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan klarifikasi usulan kebutuhan kabupaten daerah tertinggal pada tahun 2013 dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2013.
Mempertemukan dan mensinergikan program/kegiatan Kementerian/Lembaga Tahun 2013 dengan kebutuhan daerah tertinggal, membangun kesepahaman untuk adanya affirmative action kepada daerah tertinggal.

Rakornas PPDT itu dihadiri oleh Kementerian/Lembaga dan 27 Pemerintah Daerah Propinsi dan 183 Kabupaten Tertinggal terhadap rencana intervensi dan penajaman program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun 2013, Sebagai masukan dan pembahasan lebih lanjut dalam forum Pra Musrenbangnas 2012 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013.@Hidayat




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty