Ahmad Heryawan: Perubahan Materi Perda Tak Perlu Naskah Akademik

Ist/Paripurna Raperda Jabar

LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akhirnya menyampaikan jawaban dan pandangan atas usulan Raperda (rancangan Peraturan Daerah) dari Komisi A DPRD Jabar. Hal itu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Jabar.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jabar menyampaikan sebelas usulan, tanggapan serta permohonan penjelasan yang berkaitan dengan substansi Raperda.

Baca juga: Buntut korupsi Jabar terbongkar, banyak pejabat Disdik takut kelola anggaran dan Selamatkan jalan raya Jabar, Aher tetapkan jumlah beban bawaan truk

Menurutnya, Perda (Peraturan Daerah) merupakan sub sistem perundang-undangan nasional sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Itu merupakan refleksi dari isi hukum nasional, yang diarahkan dan mengandung dimensi tujuan dan sendi-sendi nasional. Yakni, hukum nasional harus berisi dan jadi instrumen mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, hukum nasional harus berisi dan jadi instrumen penyelenggaraan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selain itu, hukum nasional harus berisi dan jadi instrumen penyelenggaraan negara berdasarkan hukum dan konstitusi yang berfungsi membatasi kekuasaan, mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran.

Sehingga, kemandirian berotonomi tidak berarti bahwa daerah dapat membuat Perda yang terlepas dari sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. “Karena, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya dan kepentingan umum,” jelas gubernur.

Dari sebelas usulan terhadap Raperda atas parakarsa DPRD Propinsi Jabar, pada bagian keempatnya Gubernur menyatakan kurang sependapat.

Menurutnya, perubahan Perda yang hanya mengubah beberapa materi tidak perlu dilengkapi dengan naskah akademik. Sehingga, perlu pertimbangan terkait perubahan substansi Raperda atas kriminalisasi atau dekriminalisasi atau norma yang tadinya bersifat pelarangan, yang kemudian diubah menjadi norma pembolehan atau sebaliknya. Hal ini, gubernur berpendapat, jika hal-hal seperti itu mutlak harus dipertanggungjawabkan secara akademis.

Bahkan, untuk perubahan norma berupa kriminalisasi atau dekriminalisasi disamping naskah akademik harus dilakukan uji publik.

Tak hanya itu, gubernur menyampaikan tanggapannya mengenai Raperda yang hanya mencabut Perda Nomor: 3 Tahun 2005 tentang pembentukan Perda serta perubahannya. Pasalnya, substansi Raperda juga mengatur Program Legeslasi daerah, yang diatur dalam Perda Nomor: 1 Tahun 2010. Demikian, dianggap layak jika Raperda mencabut Perda Nomor: 1 Tahun 2010 dan Perda Nomor 3 Tahun 2005. @husein

Berita Terkait:

• Pelantikan Gubernur dan Wagub Jawa Barat siap digelar 13 Juni 2013
  Sekwan DPRD Jabar: 3600 undangan disebar pada H-10
• Perempuan pengembang Griya Bukit Mas "gebrak" properti Jabodetabek
  Rolas Sapta Mandiri genjot rumah ideal tapi murah
• Polres Cirebon Kota amankan dump truk muatan 400 liter solar
  Solar langka, solar ditimbun
• May Day, Astakira Pembaharuan didirikan di Jawa Barat
  Pendirian juga mengesahkan 12 kantor cabang Astakira
• May Day, Ribuan buruh gelar aksi di depan Gedung Sate Bandung
  dukung pencabutan UU BPJS
• DPRD Jabar setujui pemberhentian Aher dan Dede Yusuf
  Jabatan berakhir 13 Juni
• Pemerintahan Aher- Dede Yusuf berakhir, SC Arcamanik molor
  Pansus LKJB Gubernur Jabar: Eksekutif gagal!
• Susun Perda TKI, DPRD Jawa Barat belajar ke NTB
  Atur TKI, tak perlu lagi bergantung ke pusat
• DPRD Jabar dukung penolakan RUU Ormas
  Sampaikan aspirasi masyarakat ke DPR RI
• Pilgub Jabar hemat Rp 100 miliar? Fitra: Bukan tanda tak ada korupsi!
  Hasil audit BPK akan sinkronkan temuan penegak hukum