x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


BPK Gelar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011

Rabu, 18 April 2012 12:46 WIB (2 years yang lalu)Editor:
BPK Gelar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011 - -

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada semester II Tahun 2011 telah melakukan  pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan. Penjelasan mengenai hasil pemeriksaan tersebut disampaikan Anggota BPK RI, Dr Ali Masykur Musa, MSi MHum. Dalam konferensi Pers di Kantor Pusat  BPK RI Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2012).

Menurut Dr Ali Masykur Musa MSi MHum pemeriksaan dilakukan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan tujuh  pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kota Samarinda, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar,Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Barito Selatan, 77 pemegang Kuasa pertambangan (KP) / izin usaha pertambangan (IUP), 10 Kontraktor Perjanjian Karya Pegusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Baca juga: BPK minta daerah di Jatim pertanggungjawabkan keuangan versi online dan Semarak "gruduk" Kejagung desak tangkap Jokowi

Selanjutnya Dr Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk menilai sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan PNBP, DBH Sumber  Daya Alam Pertambangan Umum, dan Lingkungan pertambangan batubara khususnya reklamasi telah sesuai dengan ketentuan,serta kepatutan perusahaan terkait kewajiban pelaksanaan ijin di Kawasan hutan.

Hasil  pemeriksaan menunjukan bahwa rancangan dan implementasi sistem  pengendalian intern atas pengelolaan pertambangan batubara yang terkait dengan perizinan,penelolaan PNBP, dan DBH serta pengelolaan lingkungan pertambangan batubara pada kementerian ESDM. Dan tujuh Pemerintah kabupaten yang menjadi uji petik pemeriksaan belom mampu secara efektif menjamin pencapaian tujuan dan kepatuhan terhadap peraturan per undang-undangan.

Diungkapkan pula, hasil-hasil pemeriksaan antara lain kekurangan penerimaan  Negara dari Iuran tetap dan Royaliti serta denda  administrasi sebesar Rp.95,58 milyar dan USD 43,33 juta (ekuivalen 392,93 milyar) atau seluruhnya Rp.488,52 milyar atas masalah tersebut ,sampai 30 Maret 2012 sebesar 43,33 juta dan USD 9,40 juta (ekuivalen Rp 84,68 milyar) atau keseluruhan Rp 84,90 milyar telah disetor perusahaan ke kas negara atau baru 17,37persen dari total yang harus di bayar perusahaan tambang.

”Hal ini  menambah saldeo piutang negara sektor pertambangan umumdalam laporan keuangan kementerian ESDM per 31 Desember 2011 (unaudited) khususnya  dari iuran tetap,royalti,dana hasil penjualan batubara (DHPB) dan denda menjadi sebesar Rp 1,1 Trilyun yang merupakan potensi penerimaan Negara,”tandasnya. ichsan

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty