x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Laporan iIlegal Mining 2008 di SP3, Kadis Pertambangan Kabupaten

Wah.. Polda Kaltim ‘Masuk Angin’

Selasa, 01 Mei 2012 17:41 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Wah.. Polda Kaltim ‘Masuk Angin’ - Laporan iIlegal Mining 2008 di SP3, Kadis Pertambangan Kabupaten PPU Malah Dibui - Salah satu aktifitas tambang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim

Salah satu aktifitas tambang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Niat mencegah penambangan batu bara illegal, Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Jono harus berhadapan dengan hukum.

Kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/4/2012), Jono memaparkan tragisnya. Upaya mencabut ijin eksplorasi PT Pasir Prima Coal Indonesia (PPCI) memaksanya duduk di kursi pesakitan.

Baca juga: Mahasiswa kritik kebijakan Gubernur Kaltim yang melarang demonstrasi dan Gawat! Kadispora Kaltim Dipolisikan

“Niat saya menyelamatkan uang negara untuk daerah. Malah saya digugat PPCI dalam kasus pemalsuan ijin tambang. Kasusnya sedang berjalan, saya sebagai terdakwa. Saya yakin, kebenaranlah yang menang,” tukasnya.

Kasus ini bermula dari temuan LSM Guntur tentang praktik ilegal mining yang menyeret PPCI. Selama 2004-2007, PPCI melakukan penambangan illegal. Padahal, PPCI tidak memiliki ijin eksploitasi dan ijin pinjam pakai dari Kemenhut.

“Selain itu, PPCI tidak membayar kewajibannya. Atas kasus ini, kerugian mencapai Rp 6,75 miliar,” ungkapnya.

Sementara, Koordinator LSM Guntur, Hasyim Asegaf menuding aparat Polres PPU ‘masuk angin’. Adanya laporan illegal mining pada 2008 malah diganjar SP3 (Surat Penghentian penyidikan Perkara) di Maret 2009.

“Saat itu, direktur PPCI sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Selain dirugikan secara materi, Pemkab PPU harus menanggung kerusakan alam yang sangat dahsyat,” paparnya.

Selanjutnya, Hasyim mendesak agar Kapolri Timur Pradopo turun tangan. Melakukan evaluasi terhadap anak buahnya yang menangani kasus ini.

“Kami juga berharap KPK menggarap kasus ini. Bahwa telah terjadi kerugian negara akibat praktik illegal mining yang dilakukan PPCI,” pungkasnya.*ronald




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty