Komisi Informasi Jabar Punya PR 177 Kasus Sengketa

Ist/Komisi Informasi

LENSAINDONESIA.COM: Propinsi Jawa Barat kini mulai mengalami keterpurukan informasi. Itu bisa dilihat dari banyaknya sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi Jabar.

Demikian dikatakan Dan Satria, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, sedikitnya 177 sengketa sejak 2011 hingga April 2012 yang ditangani Komisi Informasi. Dari jumlah itu, sengketa paling banyak berasal dari tujuh kabupaten/kota di Jabar, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

Baca juga: Pelantikan Gubernur dan Wagub Jawa Barat siap digelar 13 Juni 2013 dan Perempuan pengembang Griya Bukit Mas "gebrak" properti Jabodetabek

Sementara, sengketa di kabupaten/kota lain belum terlalu banyak. Kondisi inilah yang menurut Dan menggambarkan masih rendahnya keterbukaan informasi badan publik.

Bahkan, keberadaan Komisi Informasi masih belum disadari masyarakat. “Dengan jumlah sengketa yang kami tangani hingga mencapai 177 disebabkan badan publik belum siap terbuka kepada publiknya sendiri,” ungkap Dan Satria di sela-sela pelantikan lima anggota Komisi Informasi Kota Cirebon, di Ruang Adipura Kencana, Balai Kota Cirebon.

Kelima anggota Komisi Informasi Kota Cirebon yang dilantik oleh Walikota Cirebon dengan masa jabatan 2012-2016 adalah Nurhendra, Akbarudin Sucipto, Nuryani, Moh Arief dan Toto Suha

Berita Terkait:

• Polres Cirebon Kota amankan dump truk muatan 400 liter solar
  Solar langka, solar ditimbun
• May Day, Astakira Pembaharuan didirikan di Jawa Barat
  Pendirian juga mengesahkan 12 kantor cabang Astakira
• May Day, Ribuan buruh gelar aksi di depan Gedung Sate Bandung
  dukung pencabutan UU BPJS
• Pemerintahan Aher- Dede Yusuf berakhir, SC Arcamanik molor
  Pansus LKJB Gubernur Jabar: Eksekutif gagal!
• Susun Perda TKI, DPRD Jawa Barat belajar ke NTB
  Atur TKI, tak perlu lagi bergantung ke pusat
• DPRD Jabar dukung penolakan RUU Ormas
  Sampaikan aspirasi masyarakat ke DPR RI
• Pilgub Jabar hemat Rp 100 miliar? Fitra: Bukan tanda tak ada korupsi!
  Hasil audit BPK akan sinkronkan temuan penegak hukum
• Pansus LKPJ Gubernur Jabar: Visi misi Aher-Dede Yusuf belum tuntas!
  sektor infrakstruktur sukses, namun Indeks Pembangunan Manusia belum sesuai target
• Sekwan DPRD Jabar akui belum semua anggota paham sistem 'At Cost'
  Perlu sosialisasi, anggota DPRD Jabar minta besaran perjalanan dinas setara Sekda
• Tingkat pendidikan rendah, warga Jawa Barat sulit bekerja formal
  Kalah bersaing, Pemerintah harus cari solusi