Komisi III Berencana Panggil Ketua KPK Terkait Janjinya

Ketua KPK, Abraham Samad.

LENSAIDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPR RI, Indra SH dari PKS, mengungkapkan jika UUD TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) no 8 tahun 2010, harus benar benar dimanfaatkan. Tujuannya, untuk meyelamatkan negeri. Terutama para penegak hukum harus bersatu membuat negeri ini bebas dari korupsi.

Menurutnnya, UUD TPPU ini bisa dimulai untuk kasus yang sedang menimpa Angie, adalah moment untuk uji UUD TPPU. Karena, salah satu instrumen terpenting bagi penegak hukum adalah penggunaan TPPU dalam pemiskinan harus segera diimplementasikan

Baca juga: Wow! Wita KDI mengaku tiga tahun 'dekat' Fathanah dan Mabes Polri undang sejumlah media ke Pusdik Reskrim

“Mudah-mudah kasus besar menjadi print dan masuk KPK. Sehingga KPK serius bersama-sama membuat efek jera bagi para koruptor,” paparnya di acara warung daun cikini (05/05/12).

Penyitaan dan Pemiskinan untuk para koruptor menurutnya harus punya daya efek jera terhadap orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi. Untuk hal ini Indra menegaskan, harus ada kemauan politik yang kuat dari seluruh penegak hukum seperti KPK, Jaksa Agung dan Polisian.

“Radius efek korupsi ini lebih berbahaya kerena bisa menjalar ke sabang sampai meraoke dan hasilnya bisa dinikmati turun-temurun,” tambahnya.

Lanjut Indra, Komisi III akan segera mememanggil KPK setalah reses untuk menagih janjinya kepada Abrahanm CS, yang telah mengatakan “jika dalam satu tahun tidak dapat membereskan kasus korupsi besar dirinya akan mundur.”

“Bagaimanapun seluruh elemen bangsa harus bersinergi, karena TPPU merupakan tools yang konkrit untuk bisa menjerat koruptor dan masyarakat juga harus bisa jadi sosial kontrol, terutama media sebagai jalan untuk menyita aset.@Aligarut

Berita Terkait:

• Usai geledah rumah, KPK panggil Walikota Bandung Senin depan
  Dada diperiksa sebagai saksi 4 tersangka korupsi dana Bansos Pemkot Bandung
• Penasaran, Ahmad Fathanah akui pernah curi BAP dirinya dari KPK
  BAP langsung diserahkan kepada kuasa hukum AF, Ahmad Rozy, untuk dipelajari
• Foto: Jumat 'keramat' di PN Tipikor Jakarta
  Maharani dan Fathanah jadi bintang sidang kasus suap kuota impor daging
• Ungkap kasus suap hakim Setyabudi, KPK geledah rumah Walikota Bandung
  Kerahkan 20 penyidik dan petugas
• KPK buka lowongan "pemberantas korupsi", butuh 286 orang, Bro!
  Gajih Rp 60 juta sampai terendah Rp 8 juta
• KPK "jebloskan" Bupati Mandailing Natal ke sel korupsi Rutan Guntur
  2 orang lain lain ikut menjadi tersangka karena terlibat korupsi BDB Sumut
• Ditunjukkan foto, Hilmi ngaku tidak tahu Fathanah
  KPK simpan foto LHI, AF, Ridwan Hakim (anak ke-4 Hilmi)
• 6 jam diperiksa, KPK tanya aliran dana PKS pada Gubernur Sumut
  25 pertanyaan dilontarkan KPK kepada Gatot
• Wow! Pajak 'abal-abal' rugikan negara Rp 50 triliun per tahun
  Jarah PPN dan manipulasi PPH, kejahatan tertinggi di dunia perpajakan
• Oknum yang tertangkap KPK, korban 'perang internal' Ditjen Pajak
  Achsanul Qosasi: Untuk benahi kinerja, cara ini hanya bagus sesaat