LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meninjau kembali moratorium terkait pasir besi di wilayah Jabar Selatan.

Peninjauan moratorium tersebut sangat penting, mengingat selama ini ada puluhan truk setiap hari dengan kelebihan tonase mengangkut pasir besi. Dan itu merupakan penyebab utama rusaknya jalan.

Baca juga: Buntut korupsi Jabar terbongkar, banyak pejabat Disdik takut kelola anggaran dan Selamatkan jalan raya Jabar, Aher tetapkan jumlah beban bawaan truk

Demikian dikatakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan kepada LICOM, setelah meninjau langsung kondisi jalan di Jabar Selatan. Dengan menggunakan sepeda motor, gubernur didampingi Kadis Bina Marga Jabar Dr H M Guntoro, Kapolres Cianjur dan Dandim Cianjur. Dengan beriring-iringan mulai dari alun-alun Kecamatan Sindang Barang hingga menyusuri Jl Agrabinta, Sabtu (5/5/2012).

Dikatakan, penambang pasir besi di wilayah Cianjur Selatan cukup banyak. Sehingga, tiap hari ada puluhan truk dengan kelebihan kapasitas yang akan membuat jalan cepat rusak.

Untuk menjaga agar jalan Jabar Selatan tetap terjaga baik, gubernur meminta Dinas Bina Marga Jabar dan Pemkab Cianjur untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian.

“Kalau memang banyak yang tidak patuh terhadap kebijakan Pemkab Cianjur, sebaiknya izin dicabut saja. Daripada semakin menambah beban pemkab dalam kerusakan jalan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, gubernur meminta Bupati Cianjur agar dalam memberikan izin penambangan harus lebih diperketat. Sedangkan, bagi yang sudah memiliki izin sebelum moratorium ditetap diperbolehkan, tapi harus diawasi. Juga perlu dibuatkan aturan terkait batas angkut tonase pasir besi.

Lebih lanjut, Heryawan mengatakan, selama ini banyak pengusaha tambang pasir besi yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang. Sedangkan, berdasarkan aturan yang ada, pasca tambang seluruh perusahaan harus melakukan reklamasi jika tidak maka akan diberikan sanksi.

Kualitas pasir besi di Cianjur Selatan memang cukup bagus. “Untuk itu, ke depan kita berencana akan membangun pelabuhan di Sindang Barang agar lalu lintas truk tidak lagi melalui darat,” tegas Heryawan.

Sementara, Bupati Cianjur, Cecep Muchtar Soleh tidak membantah ada sekitar puluhan penambangan pasir besi. Namun, kebanyakan dikelola oleh rakyat. Perusahaan besar hanya ada satu.

Di Cianjur Selatan ada beberapa titik tempat penambangan pasir besi masyarakat, tapi itu bukan oleh perusahaan. “Kita tidak bisa begitu saja menutup tambang pasir besi masyarakat. Karena, itu cukup membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar tambang. Namun, terhadap efek jalan rusak yang ditimbulkan dan sering dikeluhkan masyarakat juga kami akan segera melakukan evaluasi dan pengawasan,” tambahnya. @husein