Dari Senayan, Restu Usung Program Pembangunan Pusat ke Daerah

Ist/Anggota Komisi V DPR, Restu Sadarwati

LENSAINDONESIA.COM: Sebagai kader yang berangkat dari Kabupaten Jombang, Restu Sadarwati, anggota Komisi V DPR ini tentunya ingin kota kelahirannya semakin maju dalam pembangunan. Apalagi, dari Jombang dia banyak mendulang suara hingga mengusungnya sebagai wakil rakyat di Senayan Jakarta.

Tak heran, berbagai program pembangunan yang berasal dari pusat dibawanya ke daerah, khususnya Kabupaten Jombang. “Itu wajar. Karena, dalam salah satu butir di sumpah jabatan harus memperjuangkan daerah pemilihan,” tutur Srikandi PDIP asal Jombang ini.

Baca juga: Wow! Ketua fraksi dan tokoh partai sering bolos Rapat Paripurna dan Bahas subsidi BBM, DPR tunggu surat Presiden soal RAPBN-P 2013

Terlebih lagi, dalam kategori rumah tak layak huni Jombang merupakan terbesar se Indonesia. “Jadi gak salah kalau saya harus memperjuangkan masyarakat Jombang,” tandasnya.

Menurut Restu, untuk tahun 2011 dia sudah mengusung program perumahan tak layak huni menjadi layak huni. Yakni, sedikitnya 675 unit rumah. Sedangkan, tahun 2012 ini dia menargetkan 3000 unit rumah layak huni.

Namun demikian, lanjutnya, untuk membenahi Kabupaten Jombang tidak hanya dari sisi perumahan yang harus mendapatkan perhatian. Pembangunan infrastruktur juga harus mendapatkan apresiasi, khususnya dari pemerintah pusat. “Infrastruktur Kabupaten Jombang selama ini amburadul. Banyak yang harus dibenahi. Kalau ingin meningkatkan perekonomian dan nilai tukar hasil pertanian ya infrastruktur harus dibenahi dulu,” jelas politisi PDIP yang dikenal sangat dekat dengan wong cilik ini.

Untuk itu, Restu berharap, ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk tetap memberikan support ke daerah, khususnyaKabupaten  Jombang dalam pemerataan pembangunan. Karena, kemampuan anggaran daerah (APBD) Kabupaten Jombang yang hanya sekitar Rp 1,1 triliun per tahun dianggapnya tidak akan mencukupi kebutuhan pembangunan.

“Memang harus ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk merubah. Otonomi daerah boleh, tapi bebannya daerah sangat luar biasa.  Kalau APBD Kabupaten Jombang hanya Rp 1,1 triliun tidak akan mampu untuk menopang pembangunan yang ada. Karena, untuk belanja pegawai saja sudah menghabiskan Rp 800 miliar,” paparnya.

Namun demikian, Lanjut Restu, untuk membangun suatu daerah harus mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Mulai dari masyarakat setempat hingga wakil rakyat yang ada di DPR. “Sehebat apapun bupatinya, kalau kerjanya sendirian ya tidak akan bisa. Begitu juga kalau wakilnya di DPR tidak peduli ya juga tamat. Jadi harus didukung banyak pihak,” tambahnya. @LI-10

Teks Foto: Anggota Komisi V DPR Restu Sadarwati ketika menghadiri launching Tabloit ICON di Stikes ICME Jombang

Berita Terkait:

• Disebut BK DPR suka bolos, Sutan Bhatoegana lemas
  Merasa dizalimi, sudah lakukan klarifikasi
• DPR tidak perlu tes Calon Hakim Agung, itu inkonstitusional!
  Pakar Hukum Tata Negara: Yang tepat Komisi Yudisial
• Fraksi PD akan klarifikasi langsung data absensi dewan
  Ketua Fraksi PD akan panggil anggota PD yang ada di BK DPR
• Marzuki Alie tuding pemrotes pidatonya hanya asal bunyi
  Bantah lampaui kewenangan
• Banyak anggota DPR 'nyaleg' lagi, kinerja jangan terganggu, Bro!
  Sekitar 90 persen anggota DPR masuk DCS Pemilu 2014
• Golkar daftarkan 560 Bacaleg, lolos hanya 358 orang
  Kader perempuan 'beringin' tembus 37 persen
• Aksi 'May Day', Buruh desak UU BPJS segera dibatalkan
  Potongan 2 persen dari pendapatan sangat berat bagi buruh
• Aksi May Day, buruh padati Gedung DPR Senayan
  Polisi kerahkan ribuan personil di sekitar lokasi
• Pramono Anung: Putusan MA soal Susno sudah mengikat
  "Kejaksaan tetap harus menjalankan apa yang menjadi keputusan MA"
• Soal Susno, Komisi III DPR: Kejagung bisa libatkan Kemenkumham dan Interpol
  "Kita paham argumennya yang merasa beliau korban putusan MA"