x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Dinas Pendidikan Semarang 'Pura-pura Tak Tahu'

Telan Ratusan Juta, Pembangunan 85 Gedung SD Tanpa Pengawasan

Kamis, 17 Mei 2012 00:41 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Telan Ratusan Juta, Pembangunan 85 Gedung SD Tanpa Pengawasan - Dinas Pendidikan Semarang 'Pura-pura Tak Tahu' - Ist/Ilustrasi pembangunan Gedung SD

Ist/Ilustrasi pembangunan Gedung SD

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan kepada 85 SD (Sekolah Dasar) dalam bentuk pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Semarang, pelaksanaannya ternyata tidak diawasi oleh Dinas Pendidikan. Sehingga, program tersebut dipastikan rawan akan penyelewengan.

“Pengawasan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Sekolah Dasar (SD) teryata Dinas Pendidikan ‘lepas tangan’, tidak ada yang mengawasi dalam pelaksaan pembangunan sesuai juklak-juknis tertera. Pengawasan seharusnya dilakukan dinas kabupaten dan propinsi, tetapi di lapangan tidak ada yang terlihat pengawas yang meninjau pembangunan fisik tersebut. Itu hasil monitoring dan evaluasi dari LSM GERAK. Dan terlihat dari buku tamu di tiap-tiap sekolah tidak ada,” ungkap Mujo Sigit Kaniarso, aktivis LSM GERAK Jateng

Baca juga: Kongkalikong gaet Satpol PP, Gedung Sinarmas Semarang lecehkan Perda dan Dua belas pegawai SMA 8 Semarang emosi, gaji rapel diduga dikorupsi

Menurut Mujo, pembangunan fisik yang berasal dari DAK seharusnya mendapatkan pengawasan secara ketat dari Dinas Pendidikan. Meskipun, pengerjaan dalam program tersebut dengan cara swakelola. “Karena, ketika membeli material harus sesuai Juknis maupun speksifikasi harus melalui petunjuk dinas,” jelasnya.

“Bagaimana sekolah-sekolah pembangunannya bisa bagus kalau tanpa pengawasan. Itu juga agar masyarakat tahu pengunaan dan pelaksanan dana DAK tersebut,” paparnya.

Diketahui, bantuan fisik di tiap-tiap SD sudah 50%. Dan bantuan itu diberikan di 85 sekolah SD. Dengan nilai yang sangat variatif, yakni Rp 177 juta hingga Rp 277 juta tiap sekolah.

“Jika pelaksanan tidak sesuai speksifikasi dan juknis, dinas harus bertangungjawab. Jangan lepas tangan, pemerintah kabupaten harus menyikapi itu,” tegasnya. @yuwana

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty