Sabar Menanti Setahun, MK Segera Uji Materi UU Minerba

Penambangan batubara di Sumatera Utara oleh PT Bukit Asam. *ist

LENSAINDONESIA.COM: Setelah menunggu lebih dari setahun, akhirnya Mahkamah Konstitusi memanggil pemohon Uji Materi UU Pertambangan Mineral dan Batubara untuk pembacaan keputusan. Sidang putusan dijawalkan pada 4 Juni mendatang.

Permohonan uji materi Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara dimohonkan oleh WALHI, PBHI, Kiara, Solidaritas Perempuan, KPA,dan masyarakat yang ruang hidupnya terancam wilayah pertambangan, yakni warga dari Kulonprogro, Likupang-Sulawesi Utara, Seluma-Bengkulu dan Papua Barat.

Baca juga: SBY dituntut lindungi para pejuang lingkungan dan 12 anggota DPRD NTT ajukan gugatan ke MK

Uji materi ini upaya untuk wujudkan adanya pengakuan hak veto (kedaulatan atas ruang hidup) rakyat dari rencana penetapan wilayah pertambangan, dan upaya menghilangkan ancaman kriminalisasi terhadap siapa saja yang perjuangkan lingkungan dan hak lainnya manakala berhadapan dengan perusahaan tambang.

Para pemohon menilai, UU Pertambangan Mineral dan Batubara mengakui hak rakyat atas ruang hidupnya secara semu. Hak hidup ruang rakyat belum diakui secara tegas sehingga membuka pintu bagi kekuasaan pemerintah menetapkan wilayah pertambangan secara sepihak.

“Pasal 9 dan 10 dalam prosedur penetapan wilayah pertambangan menyatakan proses penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara partisipatif dan memperhatikan aspirasi daerah. Hal ini masih semu ini, kurang tegas, sehingga ketentuan pelaksaanaan partisipatif dan memperhatikan aspirasi warga seperti dalam Peraturan Pemerintah No 22 tentang Wilayah Pertambangan” ujar Asep Yunan Firdaus, jurbu bicara Tim Advokasi Hak Atas Lingkungan di Jakarta pada Kamis (31/5).

Seluruh wilayah pertambangan Indonesia saat ini sarat konflik dengan masyarakat sekitar. Empat orang warga Desa Gendoang, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, sedang diproses di Kejaksaan di Jawa Barat terkait dengan penolakan tambang galian pasir di dekat perumahan mereka. Lubang-lubang tambang tersebut berbahaya bagi anak-anak dan pemukiman perumahan jadi rentan longsor. Tidak adilnya, empat warga Desa Gendoang sedang dikriminalisasi dengan dalih mengganggu ketertiban umum oleh Polda Jawa Barat.

Ditegaskan salah stau pemohon, Tukijo, warga Kulonprogo. Dia mempertahankan lahan pertanian dari rencana penambangan pasir besi dari Australia. Tidak adilnya, dia kini sedang dipenjara karena perjuangannya.

Pada 3 Mei tahun 2012, tiga petani Pulau Sumba NTT, yakni Umbu Mehang, Umbu Janji dan Umbu Pindingara dihukum sembilan bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Waikabubak-NTT karena perjuangan mereka menolak tambang emas PT Fathi Resources dikawasan hutan. Kawasan hutan ini penting bagi kehidupan mereka sebagai sumber air dan kesuburan bagi pertanian.

Warga sekitar Teluk Tomori-Teluk Tolo, Morowali menyaksikan geram warna biru laut teluk mereka mereka berubah jadi merah. Bupati Morowali keluarkan puluhan ijin pertambangan nikel di kawasan hutan sekitarnya.

Dampaknya, 200 orang warga kota kecil Kolonodale terdiri dari anak-anak dan ibu-ibu rumah tangga diserang penyakit gatal-gatal dan bercak benjol di kulit. Masyarakat Kota Gorontalo dan sekitarnya kian cemas karena wilayah taman Nasional Nani Wartabone dialihkan menjadi kawasan pertambangan. Bajir setinggi pinggang orang dewasa kala musim hujan kian mengancam.

Kriminalisasi terhadap warga yang protes terhadap perusahaan tambang dimungkinkan oleh ketentuan pasal 162. Karenanya, pasal ini dimohon untuk dinyatakan tak berlaku. Komnas HAM mendukung upaya uji materi atas pasal-pasal yang dimohonkan oleh WALHI, dan organisasi kompradornya. @ari

Berita Terkait:

• Dianggap mengekang hak, 3 TKW gugat UU Perlindungan TKI
  Ketiga TKI melihat Undang-undang (UU) Nomor 38 tahun 2004 tidak berpihak bagi TKI di luar negeri
• Agar bebas pidana 18 tahun, Yusril dukung Antasari uji materi KUHAP
  Cari pelung lagi ajukan Peninjauan Kembali
• Sempat ditolak, Farhat ajukan kembali UU Pilpres ke MK
  Ngotot maju nyapres lewat jalur independen
• Detik-detik Ketua Panwaslu dipecat dari DKPP
  Kasusnya berawal Prabowo masuk iklan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
• Diduga inkonstitusional, 4 UU Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi
  Keempat UU Pemilu itu diduga sebagai kunci kesemerawutan bangsa
• Dianggap rugikan negara, MK uji materi pasal pensiun DPR
  Pasal itu menimbulkan kerugian negara dan tidak efisien
• Ketua MK: Pembuatan bendera Aceh sudah betul
  Menurutnya, substansi bendera Aceh lebih mengarah kepada identitas
• Selesaikan masalah bendera, Gubernur Aceh datangi MK
  Zaini: Bendera kedaulatan adalah Merah Putih
• Hadapi ketidakadilan, Antasari kembali datangi MK untuk kedua kali
  Kembali menggugat Pasal 268 Ayat 3 KUHAP
• Forum Guru Besar datangi MK, Ujian Nasional harus dihentikan
  Pemerhati UI: Filosofi pendidikan saat ini gagal