x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Audit Watch Desak DPR Optimalkan Fungsi Pengawasan

BPK Harus Audit 3 Perusahaan BUMN yang Diduga Sering Rugikan Negara

Rabu, 13 Juni 2012 18:25 WIB (2 years yang lalu)Editor:
BPK Harus Audit 3 Perusahaan BUMN yang Diduga Sering Rugikan Negara - Audit Watch Desak DPR Optimalkan Fungsi Pengawasan - Perusahaan Biofarma, Kimiafarma, dan Indofarma dibawa naungan Kementerian BUMN diduga sering merugikan negara. *ist

Perusahaan Biofarma, Kimiafarma, dan Indofarma dibawa naungan Kementerian BUMN diduga sering merugikan negara. *ist

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta segera menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi yang ditengarai kerap menimbulkan kerugian uang negara. Ketiga BUMN tersebut adalah PT Biofarma (Persero), PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT Indofarma (Persero) Tbk.

Desakan agar DPR mengotimalkan fungsi pengawasan itu disampaikan langsung oleh sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus dalam surat yang dikirimkan kepada Ketua DPR RI bernomor 36/Pendiri IAW/VI/2012 tertanggal 11 Juni. Surat ini sudah diteima Setjen DPR dengan nomor agenda 006566 . Surat yang sama juga dikirim IAW kepada Ketua BPK RI, Selasa, (12/6) dan sudah diterima bagian Setjen.

Baca juga: BPK minta daerah di Jatim pertanggungjawabkan keuangan versi online dan Freeport untung Rp6 T tapi pelit, Dahlan ngotot minta dividen interim

Berdasarkan salinan fotokopi surat IAW yang dikirim kepada Ketua  DPR dan ke BPK yang sudah beredar di kalangan wartawan menyebutkan, dalam tahun buku 2008 sampai dengan tahun 2010 ditemukan banyak hal-hal yang merugikan keuangan negara dalam ketiga BUMN Farmasi tersebut.

Kerugian negara pada Biofarma, ungkap Iskandar dalam suratnya, setidaknya terjadi pada pengadaan barang dan jasa pada semester I tahun 2008 dan 2009 senilai Rp 9,2 miliar. Pengadaannya dilakukan tidak melalui pelelangan. Pengadaan tersebut juga merupakan pembelian berulang (repeat order).

Selain itu, Komisaris dan Direksi Biofarma tidak dapat mempertanggungjawabkan pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi asset Biofarma. Padahal ,mereka melakukannya melalui kantor notaris dengan biaya sebesar Rp1,7 miliar. Belum lagi, untuk melakukan jamuan tamu dalam rangka kegiatan monitoring penjualan vaksin imunisasi kepada Departemen Kesehatan tahun 2008 dan 2009 Direksi Biofarma menghambur-hamburkan uang Rp277,5 juta.

Direksi Biofarma diduga sangat kuat terkait dengan proyek-proyek pengadaan dalam kaitan penelitian untuk penanggulangan flu burung, seperti pengadaan sample telur untuk riset yang dipasok dari Hongkong melalui jejaring perusahaan terdakwa M Nazaruddin yang diduga terjadi karena KKN dan sarat dengan perbuatan melawan hukum.

Sementara di Biofarma, ada laporan Rp81,9 akun piutang dan arus kas masuk PT Kimia Farma yang tidak valid. Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasaran PT Kimia Farma dengan PT Pharmasolindo tidak sesuai dengan ketentuan sehingga negara dirugikan Rp 1,3 miliar.

Pembayaran biaya representasi PT Kimia Farma dan PT KFTD sebesar Rp 4,8 miliar sehingga PT Kimia Farma rugi minimal sebesar Rp1,1 milar atas pembayaran biaya representasi kepada Direksi dan Manajer. Selain itu terjadi pengeluaran PT KFTD minimal sebesar Rp3,6 miliar untuk pembayaran biaya representasi Direksi dan Manajer tidak dapat diyakini keabsahannya.

Ketika dihubungi wartawan, Rabu (13/6)  Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus membenarkan bahwa IAW telah mengirimkam surat ke DPR agar menugaskan BPK  segera mengaudit 3 BUMN farmasi.

“Kami meminta DPR menugaskan BPK RI untuk melakukan audit Ketahanan farmasi terhadap seluruh BUMN dan anak-anak perusahaan BUMN yang terkait dengan Kefarmasian dan institusi negara lainnya dalam waktu yang secepat-cepatnya,” kata Iskandar. @ari




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty