Merasa Didiskriminasi, ASPEMINDO ‘Ogah’ Gugat Pemerintah

Poltak Sitanggang.

LENSAINDONESIA.COM: Pengusaha tambang nasional tidak mau menggugat pemerintah dengan alasan tidak ingin mempermalukan bangsa sendiri, hal ini disampaikan ketua ASPEMINDO, Poltak Sitanggang, yang mewakili suara 686 anggota perusahaan nasional.

“Kita ini nasionalism, seharusnya pemerintah ngerti. Pada saat mereka sudah mengganggu kita pun sehingga kita tidak bisa produksi, kita masih mau melihat ada tidak ikhtikad baik pemerintah untuk mengajak duduk bersama dan memikirkan industri ini kedepan,” ujar Poltak, kepada LICOM, Sabtu (16/06/12).

Baca juga: Dianggap Ilegal, ASPEMINDO Usir Kontrak Karya Dari Indonesia dan ASPEMINDO Bersikeras Tuntut Revisi Permen No 07/2012

Terkait hal ini, pengusaha nasional sebenarnya mendukung substansi Permen 07, bahwa harus hilirisasi, asalkan diberlakukan sama terhadap pengusaha kontrak karya.

“Pengusaha nasional hilirisasi kontrak karya juga harus hilirisasi, semua pajak yang dibayarkan harus sama, tapi ini kita membayar lebih tinggi dari KK. Mereka dapat holiday tax kita tidak, mereka membayar pajak secara menurun kita tidak, royalti aja yang nyata freeport cuma satu persen, newmont tiga persen, inco 3,57 persen, sedangkan kita lima persen. Dimana keadilan.” tuntut Poltak.@Lysistrata

Berita Terkait:

• ASPEMINDO: Menteri dan Dirjen Bohong Besar
  Permen ESDM 07/12 Bunuh Dunia Pertambangan Nasional
• ASPEMINDO Desak Pemerintah Untuk Merevisi Permen ESDM No 07/2012
  Pengusaha Tambang Menilai Kebijakan Pemerintah Tak Sesuai Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 04/ 2009