Pelaku Pers Kini Banyak yang Terlena

Media Massa itu Obatnya Penyakit Korupsi

Editor: Rizal Hasan | Minggu, 01 Juli 2012 11:02 WIB, 323 hari yang lalu

oleh: Ian Kurima (Jurnalis/LensaIndonesia.com)

LENSAINDONESIA.COM: Korupsi di Indonesia makin hari sepertinya semakin subur, walaupun berbagai lembaga dibentuk untuk mencegah dan memberantasnya, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan.

Namun lambannya penanganan kasus korupsi membuat masyarakat berpendapat bahwa aparat atau lembaga hukum itu tidak berdaya layaknya orang tua yang telah uzur saat berhadapan dengan kekuasaan dan elite politik.

Pemberantasan korupsi hanya mengapai-gapai tanpa bisa meraih objek yang diarah. Terlebih banyaknya kasus yang belum juga terungkap, membuat kasus tersebut menjadi warisan kasus yang menuntut komitmen kuat untuk membongkarnya.

Siapa yang sejatinya dapat membongkar kasus-kasus korupsi yang mandek itu?

Medialah yang seharusnya bisa membongkar dan mengawal dan memecahkan penyebab mandeknya beberapa kasus korupsi tersebut.

Sebab media sejatinya mampu menggiring pendapat umum terhadap sesuatu dengan memberinya makna. Pada proses pemberian makna inilah sebenarnya terjadi saling tarik-menarik kekuatan antara negara,politisi dan elemen masyarakat.

Namun, tetap saja instrumen utamanya adalah media. Karena itu, mau jadi apa berita itu ditampilkan kepada publik tergantung dari pihak mana yang mampu dengan kuat “berkolaborasi” dengan suatu media.

Itulah yang terjadi selama ini dan itu pula yang ingin disorot. Justru terlenanya media dalam posisinya yang “kuat” (karena dia sebagai salah satu penentu utama makna) itu, membuat media cenderung melupakan jati dirinya sebagai salah satu kekuatan untuk menggiring ke arah perubahan. Padahal, media semestinya juga punya pemikiran sendiri mengenai sesuatu.

Dimana solidaritas wartawan yang lain ketika ada berita kasus korupsi meski kasusnya menarik tetapi enggan meliput?

Atau jangan-jangan karena sudah jadi anak buah dari oknum (empunya tahta) lalu enggan ber-solidaritas pada sesama wartawan, dan enggan melakukan liputan terhadap kasus korupsi? Ada tanda tanya di kepalaku!!

Padahal kalau kasus kejahatan politisi korupsi ini misalnya terus dipantau, diikuti dan dikawal ketat proses penyidikan dan persidangan nya oleh media dan warga, maka tidak tertutup kemungkinan akan menemukan atau mendapatkan fakta dan berita baru yang lebih menghebohkan lagi.

Bisa saja kasus politisi korupsi itu membuka tabir atau kebobrokan sistem dalam lingkaran yang lebih besar lagi. Atau membongkar keterlibatan orang-orang yang jabatannya lebih tinggi lagi. Karena pemberitaan media dan opini warga, sangat berpotensi sekali untuk mendorong atau mendesak penegak hukum atau pengambil kebijakan untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengungkap kasus tersebut.

Masalah solidaritas itulah yang bisa menimbulkan pemikiran di masyarakat, bahwa berita korupsi yang diberitakan wartawan adalah hanya yang sudah disetujui (atau sesuai pesanan) atasan wartawan kepada oknum itu.

Ini bisa jadi preseden buruk, masyarakat bisa menganggap bahwa berita media massa bukanlah berita yang obyektif, tapi penuh pesanan.

Dalam hal korupsi, maka trias politica kita –eksekutif, legislatif, yudikatif- sudah lunglai digerogoti korupsi. Kalau kita masih satu gagasan bahwa media (pers) merupakan pilar keempat dari demokrasi (fourth estate of democracy), maka percayalah kalau posisi ini membuat media menjadi obat penyembuh negara ini dari penyakit korupsi.

Media tidak boleh lagi dalam posisi netral mutlak. Dia mesti berpihak.

Tentulah, berpihak pada kebenaran, keadilan dan tujuan kita bernegara.