Proses Seleksi Bidan PTT Anak Kadinkes Ponorogo Pertanyakan

Bidan (ilustrasi)

LENSAINDONESIA.COM: Hearing Komisi A dan D DPRD Ponorogo dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) berlangsung panas.

Kadinkes Ponorogo Suhadi Suprayitno dicerca puluhan pertanyaan terkait anak perempuannya yang lolos seleksi tenaga Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kenaikan Pangkat Guru SD Ponorogo Jadi Ajang Pungli dan Kadinkes Ponorogo Diperiksa Penyidik Terkait Kasus Perekrutan Bidan

Dalam proses seleksi bidan PTT, sejumlah anggota dewan melihat adanya kejanggalan, dimana alumnus akademi kebidanan yang baru lulus tahun 2011 itu mampu menyingkirkan lulusan lebih senior.

Kekecewaan dua komisi DPRD memuncak ketika mendapati Kadinkes datang dengan tidak mempersiapkan data. Siasana hearing tertutup itu semakin ‘memanas’ terlihat ketika sejumlah anggota dewan meninggalkan ruang sidang dengan wajah bersungut.

“Kami kecewa dengan Dinas Kkesehatan yang tidak membawa data rekrutmen bidan PTT,” kata Mursyid Hidayat, anggota Komisi A DPRD Ponorogo kepada wartawan, kemarin.

Menurut dia, juklak dan juknis rekrutmen bidan PTT mengatur jelas bahwa penilaian berdasarkan tahun kelulusan, domisili, dan wiyata bakti (pengabdian). Nah, anak Kadinkes yang baru lulus akademi kebidanan itu diterima di Poskesdes Wonodadi Kecamatan Ngrayun.

Bahkan, dewan juga menduga kuat, ada sejumlah puskesmas mengeluarkan surat keterangan wiyata bakti fiktif. Tanpa harus mengabdikan diri di puskesmas tertentu, bidan mendapatkan surat keterangan. “Sudah kami invetarisasi semua kejanggalan-kejanggalan itu,” ujar Mursyid.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD yang sejak awal sudah berancang-ancang melaporkan proses rekrutmen di sejumlah dinas dan BUMD ke polisi seakan mendapat amunisi tambahan. Para anggota dewan menyampaikan, proses seleksi bidan PTT di Ponorogo dilakukan tanpa ujian tulis dengan kriteria jelas seperti disyaratkan Dinkes Jatim akan memudahkan pembuktian.

“Kami akan panggil lagi Dinkes untuk membawa data pelamar. Saya yakin ada tindak pidana di sini,” tegas Musyid berang.

Terpisah Kadinkes Kabupaten Ponorogo Suhadi Suprayitno membantah adanya kejanggalan dalam seleksi 51 bidan PTT. Tahun kelulusan, kata dia, hanyalah salah satu indikator selain domisili dan masa pengabdian. Bisa jadi, skor pendaftar rendah di satu indikator namun tinggi di indikator lain.

“Memang tidak ada tes bagi pelamar, hanya skoring. Kami berani mempertanggungjawabkan skor itu, termasuk lolosnya anak saya,” terang Suhadi.

Soal tantangan dewan agar pihaknya mengusung semua data, Suhadi menyatakan siap. Semua data itu, kata dia, masih tersimpan rapi. “Akan kami siapkan semua data itu. Penentuan skoring bidan PTT ditetapkan oleh tim, bukan pribadi-pribadi,”pungkasnya.*arso

Berita Terkait:

• DPRD Ponorogo Galang Dukungan Interpelasi
  Rekrutmen Bidan PTT Bermasalah
• Polres Ponorogo Bekuk Pelaku Penipuan CPNS
  Perdayai Belasan Korban
• Banyak Pegawai 'Siluman', DPRD Segera Interpelasi Bupati Ponorogo
  Setiap Hari Masuk Kerja Memakai Seragam Layaknya PNS
• Edan ! Pegawai 'Siluman' Marak di Pemkab Ponorogo
  Berseragam PNS Tapi Status Tak Jelas
• Perekrutan Bidan Sarat 'Permainan', DPRD Ponorogo Akan Lapor Polisi
  Stasus 51 Tenaga Bidan Desa Belum Jelas