x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Juga Menteri ESDM, DPR RI dan PT Freeport Indonesia

Presiden SBY Bisa Bangkrut, Digugat IHCS Rp 70 Triliun!

Rabu, 18 Juli 2012 13:25 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Presiden SBY Bisa Bangkrut, Digugat IHCS Rp 70 Triliun! - Juga Menteri ESDM, DPR RI dan PT Freeport Indonesia - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Ini mengejutkan! Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digugat Rp Rp 70 triliun ditambah denda US$256.179,405 oleh Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain SBY, penggugat juga menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jerowacik, PT Freeport Indonesia dan DPR RI.

Baca juga: Presiden SBY pertemukan Prabowo & Jokowi di Istana: Rakyat suka ini dan SBY sindir Jokowi, 'Pemimpin jangan terlalu sering blusukan'

Gugatan gila-gilaan itu diungkapkan Hendry David Oliver Sitorus SH, kuasa hukum IHCS, di PN Jakarta Selatan, Selasa, (17/07) kemarin.

“Kita menggugat para tergugat karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum terkait penandatanganan kontrak karya antara pemerintah, ESDM, termasuk di dalamnya ada dengan PT Freeport,” jelas Hendry, Rabu (18/07).

Menurut Hendry, selama ini Freeport hanya membayarkan satu persen dari harga jual emas/perak. Selaku pemimpin, Presiden SBY dan DPR tidak melakukan kewajiban dan lalai mengurusi hak negara berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21-22/PUU-V/2007.

“Dikuasai negara itu artinya rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 yang memberikan mandat  kepada negara untuk mengadakan kebijakan  dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelandaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” terang Hendry.

Tergugat ESDM dan PT Freeport juga dinilai melanggar peraturan pemerintah Nomor: 45 Tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana berlaku di kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, emas 3,75 persen per kg dan perak 3,25 persen per kg dari harga  jual. @inl/LI12

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty



Editor: +Rizal Hasan

RIZAL HASAN has been a reporter for more than 12 years, now he as…

Facebook Twitter Google+ Index Berita 



code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty