x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



RUU Perbankan Diduga Dibahas Lantaran Lembaga Baru Lahir

OJK Siap Awasi Sektor Perbankan

Jumat, 20 Juli 2012 23:13 WIB (2 years yang lalu)Editor:
OJK Siap Awasi Sektor Perbankan - RUU Perbankan Diduga Dibahas Lantaran Lembaga Baru Lahir - Menko Kesra, Hatta Radjasa yakin didirikannya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) diyakini akan membuat pengamanan perbankan nasional menjadi lebih sehat. *dok

Menko Kesra, Hatta Radjasa yakin didirikannya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) diyakini akan membuat pengamanan perbankan nasional menjadi lebih sehat. *dok

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Otoritas Jasa Keuangan yang menjalankan fungsi pengawasan di sektor keuangan menyatakan siap terlibat dalam pembahasan revisi Undang Undang Perbankan yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tentunya akan ada komunikasi untuk pembahasan RUU Perbankan itu, kami siap kapan saja jika dibutuhkan,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Darmansyah Hadad, usai melakukan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (20/7/12).

Baca juga: Si Molek keliling Surabaya, sebar info investasi pasar modal dan Uang nasabah terancam hilang lebih dari 60 persen

Pernyataan Muliaman itu menjawab kekhawatiran Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional, Sigit Pramono, yang menyebutkan bahwa pembahasan RUU Perbankan bisa jadi hanya karena kelahiran OJK semata.

Seperti dikutip dari antara, Jum’at ini, Sigit mengataakan meski banyak pihak yang seharusnya dilibatkan, sejauh ini aia baru tahu adanya RUU itu sebatas inisiatif DPR saja. Tanggapan dari pemerintah juga belum ia ketahui seperti halnya ketidaktahuannya tentang persetujuan Bappenas, asosiasi, dan OJK.

Sigit sebelumnya juga menilai keberadaan pasal terkait OJK sendiri hendaknya jadi pertimbangan untuk menunda pembahasan RUU Perbankan setidaknya hingga lembaga supervisi industri jasa keuangan yang baru dibentuk itu sudah berfungsi secara penuh.

Muliaman sendiri mengakui fungsi OJK baru akan berjalan secara optimal pada 2014 mendatang, usai proses peleburan dua lembaga pengawas sebelumnya yaitu Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan ke dalam institusi OJK.

OJK akan mulai bekerja sebagai lembaga pengawas sektor keuangan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tertanggal 18 Juli 2012.

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga tersebut memiliki wewenang yang meliputi penetapan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan.

Selain itu, OJK juga berwenang memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan serta memberikan atau mencabut izin usaha/perorangan. (LI-13)




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty