x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Akibat Proyek PL Pada Kadis Bina Marga Cipta Karya

Mantan Gubernur NAD Dituduh Korupsi Pembangunan Rumah Dhuafa

Sabtu, 28 Juli 2012 13:20 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Mantan Gubernur NAD Dituduh Korupsi Pembangunan Rumah Dhuafa - Akibat Proyek PL Pada Kadis Bina Marga Cipta Karya - Gerak tuding Mantan Gubernur NAD Irwandi Jusuf (berbaju coklat) terlibat korupsi pembangunan rumah dhhuafa dan luncuran. *LICOM

Gerak tuding Mantan Gubernur NAD Irwandi Jusuf (berbaju coklat) terlibat korupsi pembangunan rumah dhhuafa dan luncuran. *LICOM

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf kembali dituding terlibat dugaan korupsi dan penyimpangan pada pembangunan rumah dhuafa tahun 2008 dan luncuran tahun 2009 aoleh Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh.

Tudingan ini dilayangkan terkait ditemukannya keterlibatan secara langsung mantan petinggi Aceh tersebut pada penyimpangan proyek Penunjukan Langsung (PL) senilai Rp 237,9 miliar.

Baca juga: KPK resmi tetapkan Sutan Bhatoegana sebagai tersangka korupsi dan Semarak "gruduk" Kejagung desak tangkap Jokowi

“Penunjukan langsung proyek ini atas perintah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf masa itu, sedangkan Kepala Dinas BMCK dijabat oleh Muhyan Yunan,” ungkap Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh Isra Safril, Jumat (27/7/12) seperti diberitakan sejumlah portal online.

“Saya juga berharap adanya target hukum terhadap mantan Gubernur Irwandi Yusuf dan mantan Kepala BMCK itu terhadap pembangunan Rumah Dhuafa ini, kita melihat ini menjadi tidak baik, dan diharapkan keduanya menjadi tergugat.”

Menurut Isra Safril, penunjukan langsung atau PL pada proyek Rumah Dhuafa sesuai surat Gubernur Aceh ketika itu kepada Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCK) nomor 903/20499. Adapun paket pekerjaan sebanyak 121 paket, yang tersebar di 23 kabupaten dengan jumlah bantuan 1.000 unit rumah.

Tindakan ini dinilai menyalahi aturan karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku, setiap proyek 100 juta wajib ditenderkan secara terbuka.

Parahnya lagi, dikatakan Isra, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, juga diketahui, pekerjaan proyek ini belum mampu dikerjakan hingga batas kontrak berakhir.

Gerak Aceh menginginkan kasus ini ditindak secara hukum sehingga tidak terkesan tebang pilih. (LI-13)

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty