x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Siap Berantas Korupsi di Indonesia

155 Perwira TNI Ikuti Sosialisasi Pencegahan Korupsi

Rabu, 01 Agustus 2012 19:34 WIB (2 years yang lalu)Editor:
155 Perwira TNI Ikuti Sosialisasi Pencegahan Korupsi - Siap Berantas Korupsi di Indonesia -

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Tentara Nasional Indonesia (TNI) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), menyelenggarakan Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi,  di Gedung Olah Raga (GOR) A. Yani Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Rabu (1/8). Sosialisasi tersebut diikuti oleh 155 Perwira TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dan dibuka oleh Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan (Irjen) TNI Letjen TNI Geerhan Lantara.

Baca juga: Korps Marinir TNI AL tambah 37 Unit Tank Amfibi BMP-3F Rusia dan Institusi TNI berikan nilai terbaik dari waktu ke waktu bagi rakyat

Dalam amanatnya Irjen TNI menyatakan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka mencegah dan memberantas agar tidak terjadi korupsi di lingkungan TNI. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui tindakan pencegahan dan penindakan.

Penindakan akan menghasilkan detterance effect tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak lebih besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang memberikan detterance effect.  Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterance effect dan dampak lebih besar dalam jangka panjangnya.

Kegiatan pencegahan terutama berupa sosialisasi dan kampanye anti korupsi, penyampaian LHKPN, pembuatan unit pengendali gratifikasi, penyusunan kode etik, penyediaan sistem dan sarana pengaduan masyarakat (Whistle Blower System), kajian perbaikan sistem dan kegiatan yang merupakan inisiatif terkait dengan upaya pencegahan korupsi.

Saat ini di tubuh TNI, wajib LHKPN baru sebatas kepada Perwira Tinggi namun ke depan dapat menjadi kewajiban bagi seluruh pejabat/pegawai yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional termasuk didalamnya pejabat pengelolaan anggaran serta pejabat pengadaan barang dan jasa.

Hadir pada acara tersebut diantaranya Dansesko TNI, para Asisten Panglima TNI, para Asisten Kas Angkatan,  Kabalakpus TNI dan Wakapuspen TNI.WINARKO

Authentikasi:
Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl. Ir. Minulyo Suprapto, M.Sc, M.Si, MA

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty



Editor: +Catur Prasetya

Menamatkan pendidikan S1 Sastra Inggris Universitas Dr. Soetomo, redaktur yang juga penghobi berat bulutangkis…

Facebook Twitter Google+ Index Berita 



code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty