12 Petinggi Majelis Tetap Ingin Kompak

Hartati Jadi Tersangka, Walubi Gusar

Editor: Adrean Sy | Jumat, 10 Agustus 2012 19:45 WIB, 287 hari yang lalu

Pengusaha sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Siti Hartati Murdaya usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. *ist

LENSAINDONESIA.COM: Penetapan tersangka terhadap Ketua DPP Walubi (Dewan Umat Budha Indonesia), Siti Hartati Murdaya, rupanya mendapat tanggapan beragam dari kalangan umat budha. Setelah Rabu (8/8/12) kemarin sejumlah tokoh umat budha yang diwakili rahib Zimmu menyatakan apresiasinya terhadap langkah KPK. Kini tanggapan berbeda datang dari internal Walubi.

“Kami sangat membutuhkan kehadiran Ibu Hartati untuk memimpin organisasi, untuk itu kami meminta KPK tidak menahan beliau agar tidak membuat terganggunya kegiatan umat budha” ujar Sekjen Walubi, Gatot Sukarno Adi, di Jakarta, Jum’at (10/8/2012).

Gatot juga menambahkan, bahwa sangat penting bagi umat kehadiran Hartati agar menjaga kesolidan 12 Majelis agama yang tergabung didalamnya.”Permintaan kami ini untuk menjaga kekompakan dari 12 Majelis yang tergabung dalam Walubi” katanya.

Saat ditanya adakah kemungkinan organisasi keagamaan tersebut mengganti Hartati, mengingat status yang bersangkutan kini telah menjadi tersangka, Gatot tak menampiknya. “Kalau akhirnya benar diputuskan, akan ada mekanisme untuk mengganti mungkin akan ditunjuk ketua pelaksana harian untuk sementara waktu” pungkasnya.

Saling berbeda pernyataan ini justru semakin menguatkan isu yang beredar, bahwa terjadi perpecahan dikalangan elit-elit organisasi agama tersebut. Mengutip kalimat dalam buku karangan GEMMA BUDHI “Tragedi Walubi Sebuah Testimoni”, yang menyatakan bahwa awal mula perpecahan di tubuh Walubi adalah ketika munculnya organisasi Keluarga Cendikiawan Buddhis Indonesia (KCBI), yang dibidani oleh Hartati Murdaya.

“Konflik ditubuh Walubi semakin memanas ketika Ketua Dewan Penyantun Walubi tanpa sepengetahuan pengurus, menggunakan nama DPP Walubi dalam pembentukan Keluarga Cendikiawan Buddhis Indonesia (KCBI)” (hal 53).

“Pada tanggal 16 Juli 1994 tiba-tiba umat budha dikejutkan dengan berita di media massa yang menyebutkan bahwa Ketua Dewan Penyantun Walubi, Dra. Siti Hartati Murdaya dan Drs. Oka Diputhera yang mengaku sebagai Ketua DPP Walubi, telah menghadap Presiden RI di Cendana. Keduanya hadir bersama empat organisasi cendikiawan berbagai agama, keduanya hadir diantar Menristek B.J. Habiebie. Pada kesempatan itu Menristek menyatakan kepada Pak Harto bahwa pada Senin tanggal 18 Juli 1994 akan lahir sebuah organisasi cendikiawan bernama KCBI dengan ketua Umum Hartati Murdaya” (hal 55).

“Berita tersebut bukan saja membuat sejumlah fungsionaris DPP Walubi kesal namun membuat umat menjadi bertanya-tanya ada apa dengan Walubi. Apalagi Oka Diputhera bukanlah ketua DPP Walubi, dan Hartati Murdaya hanyalah seorang Ketua Dewan Penyantun” (hal 56). @endang

Berita Terkait: