x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Hasil Investigasi, Layanan Minim dan Tak Profesional

Ombudsman RI: Banyak Pungli TKI di Bandara Soekarno-Hatta

Selasa, 23 Oktober 2012 11:30 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Ombudsman RI: Banyak Pungli TKI di Bandara Soekarno-Hatta - Hasil Investigasi, Layanan Minim dan Tak Profesional - TKI, pahlawan devisa negara /*ilustrasi

TKI, pahlawan devisa negara /*ilustrasi

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM : Dari hasil temuan investigasi Ombudsman Republik Indonesia atas perlindungan dan pelayanan kepulangan TKI di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, terungkap kalau pelayanan terhadap TKI dan TKW yang tidak diberikan Pelayanan dengan baik.

Anggota Ombudsman, Hendra Nurtjahjo menjelaskan, masih ada pungutan di berbagai tempat.

Baca juga: Bos PJTKI langsung dieksekusi jaksa usai sidang Peninjauan Kembali dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak gagalkan pengiriman puluhan TKI ilegal

Hal itu terbukti dari hasil laporan investigasi sistemik perlindungan dan pelayanan kepulangan TKI di Terminal 2 dan 4 (BPKTKI).

Kepada LICOM, Selasa (23/10/2012), awalnya Ombudsman berencana melakukan investigasi atas permasalahan TKI dari sektor hulu hingga hilir. Sektor hulu yang dimaksud adalah tahap perekrutan, penampungan hingga penempatan. Sedangkan sektor hilir adalah tahap pemulangan TKI.

“Namun karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan waktu, Ombudsman hanya berkonsentrasi pada masalah pemulangan TKI,” ujar Hendra.

Kemudian investigasi dilakukan dengan mengacu Pasal 7 huruf d dan Pasal 8 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Soalnya, Ombudsman punya dugaan awal bahwa terjadi maldministrasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan TKI, seperti di pelayanan pemulangan TKI.

Hasil investigasi Ombudsman juga ditemukan ketidakprofesionalan petugas di Balai Pelayanan Kepulangan TKI di Terminal 4 Bandara Soekarno Hatta dan petugas lain di bandara. Misalnya, umur TKI di dokumen tertulis 17 tahun, padahal umurnya 35 tahun.

Bahkan Ombudsman menyoroti tidak berfungsinya ruang pengaduan di Terminal 4 sehingga TKI kesulitan untuk mengadukan masalah yang menimpa. Misalnya, ketika ada TKI yang sakit dan butuh pertolongan.

Bahkan, ketika mencoba menghubungi nomor telepon cepat pengaduan TKI yang dikelola BNP2TKI, Hendra menyebut nomor itu tak berfungsi.

Kemudian ada satu bank yang beroperasi di Terminal 4. Itupun hanya untuk melayani penukaran mata uang asing.

“Sebaiknya bank di Terminal 4 juga memberikan pelayanan lain seperti pengiriman atau transfer uang sehingga bisa memberikan rasa nyaman saat TKI kembali ke kampung halamannya tanpa diperas,” katanya.

Ombusmand juga menyesalkan atas pengantaran dari Terminal 4 menuju daerah tujuan. Banyak sopir mobil yang sudah disiapkan BNP2TKI memanfaatkan TKI untuk dipunguti biaya padahal semua itu sudah ditanggung BNP2TKI.

Minimnya hak Asuransi TKI sehingga saat Proses klaimnya pun sulit. Pasalnya, terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh TKI sebelum uang asuransi itu dapat dicairkan.

Selain itu kendala yang sering terjadi ketika TKI mengalami tindak kekerasan oleh manjikan tempat Dia bekerja , namun saat ingin mengurus asuransinya. Mereka malah dipersulit dengan alasan harus menyertakan hasil visum dan keterangan dokter, sehinggaTKI tak akan mendapat haknya.

Dalam laporan ini, Ombudsman menemukan adanya konflik kewenangan antara BNP2TKI dengan Kemenakertrans. Alhasil, perlindungan dan pelayanan terhadap TKI tak optimal sehingga merugikan TKI. Seperti diketahui, TKI telah menyumbang kepada negara sebesar Rp 40 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus mengatakan, laporan investigasi sistemik perlindungan dan pelayanan kepulangan TKI/TKW di Terminal 2 dan 4 (BPK TKI) di Bandara Soeta menandakan masih adanya pungutan liar di kedua terminal tersebut.

“Sejak 68 tahun Indonesia merdeka negara belum dapat memberikan pelayanan publik yang baik,” pungkasnya.@agusirawan

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty



Editor: +Rizal Hasan

RIZAL HASAN has been a reporter for more than 12 years, now he as…

Facebook Twitter Google+ Index Berita 



code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty