x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Dukung Pemberantasan Pembalakan Liar

Uni Eropa-Indonesia Uji Coba Pengiriman Ekspor Kayu Legal

Rabu, 24 Oktober 2012 02:49 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Uni Eropa-Indonesia Uji Coba Pengiriman Ekspor Kayu Legal - Dukung Pemberantasan Pembalakan Liar - Ist/Ilustrasi ekspor kayu ke Uni Eropa

Ist/Ilustrasi ekspor kayu ke Uni Eropa

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Uni Eropa (UE) dan Indonesia meluncurkan tahap uji coba prosedur baru ekspor kayu Indonesia ke UE, yang menandai kemajuan ke arah pelaksanaan perjanjian bilateral tentang perdagangan kayu legal.

Duta Besar UE untuk Indonesia Julian Wilson hari ini (23/10) menghadiri acara peluncuran uji coba pengiriman berdasarkan Perjanjian antara UE dan Indonesia tentang perdagangan kayu legal (FLEGT VPA) di Kendal, Jawa Tengah. Duta Besar Wilson dan para pejabat senior Pemerintah Indonesia menyaksikan pengiriman produk kayu dari PT Kayu Lapis Indonesia yang telah diverifikasi sesuai dengan skema legalitas kayu Indonesia (SVLK).

Uji coba ini merupakan salah satu langkah terakhir sebelum penerapan VPA, yaitu perjanjian yang disepakati pada tahun 2011 antara UE dan Indonesia untuk memberantas pembalakan liar dan mendukung perdagangan produk kayu yang diverifikasi secara legal.

Hasil dari uji coba pengiriman ini akan membantu untuk memastikan bahwa prosedur yang disepakati untuk pemberian lisensi kayu legal di Indonesia dan penanganan
lisensi-lisensi di UE berfungsi dan untuk mengidentifikasikan langkah-langkah perbaikan apabila diperlukan. Uji coba tersebut akan diikuti dengan penilaian independen untuk memverifikasikan bahwa skema yang telah disepakati telah berjalan, yang akan menjadi langkah operasional terakhir sebelum penerapan perjanjian tersebut. Secara bersamaan, UE menjalankan proses hukumnya, yang akan mengarah kepada penandatanganan dan pengesahan VPA pada tahun 2013.

Duta Besar Wilson memberikan ucapan selamat kepada Pemerintah Indonesia atas kemajuan ke arah pelaksanaan SVLK dan menambahkan bahwa “VPA bertujuan agar semua ekspor kayu Indonesia ke UE harus memiliki status V-Legal untuk masuk ke pasar UE. Ekspor tersebut akan dengan sendirinya dianggap legal di UE, sehingga produk-produk Indonesia menjadi menarik dan mudah penanganannya bagi pembeli dari UE.

“Saya senang melihat bahwa sektor perhutanan Indonesia telah merasakan manfaat dari reputasi yang terkait dengan penandatanganan VPA,” ujarnya.

Baik UE maupun Indonesia ingin menghentikan perdagangan kayu ilegal. Indonesia sedang melakukan upaya-upaya besar untuk tujuan tersebut dengan menerapkan sistem lisensi SVLK untuk memastikan legalitas kayu yang diekspornya. Di sisi lain, UE telah mengesahkan Peraturan Kayu UE yang dirancang untuk mengatasi aspek sisi permintaan dari masalah perdagangan kayu ilegal di pasar UE.

Peraturan tersebut mulai berlaku pada bulan Maret tahun depan dan mewajibkan para operator UE, termasuk importir, yang memasarkan kayu di pasar UE untuk melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa kayu yang diimpor ke UE memiliki sumber yang legal. Dalam hal ini, SVLK, setelah beroperasi secara penuh berdasarkan VPA akan mempermudah bagi para importir UE untuk memenuhi persyaratan Peraturan Kayu UE dan Peraturan Pelaksanaan Uji Tuntas UE. Bahkan sebelum VPA mulai berlaku, SVLK memberikan Indonesia suatu keunggulan dalam hal jaminan legalitas kayu, bukan hanya ke pasar UE namun juga di tempat lain, karena kerja yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk membentuk dan melaksanakan SVLK.

Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso, akan berkunjung ke Indonesia pada bulan November 2012. Selama kunjungan tersebut, akan diadakan sebuah acara dengan Kementerian Kehutanan untuk menyoroti kemajuan yang telah dicapai terkait dengan SVLK. Hal ini juga akan mendorong negara-negara lain untuk mengikuti teladan yang baik yang telah ditunjukkan oleh Indonesia. Akhirnya, hal tersebut akan meningkatkan kesadaran tentang upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dan UE untuk mengamankan dan meningkatkan ekspor kayu legal dari Indonesia ke UE.

Salah satu unsur penting dari Rencana Aksi FLEGT adalah sebuah skema sukarela untuk memastikan bahwa hanya kayu yang ditebang secara legal yang diimpor ke UE dari negara-negara yang telah setuju untuk berperan serta dalam skema ini. Kerangka hukum internal UE untuk skema ini adalah sebuah Peraturan yang disahkan pada bulan Desember 2005, dan Peraturan Pelaksanaan tahun 2008, yang memugkinkan adanya kendali atas masuknya kayu ke UE dari negara-negara yang menandatangani perjanjian bilateral berupa FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan UE.

Setelah disetujui, VPA mencakup komitmen-komitmen dan tindakan dari kedua pihak untuk menghentikan perdagangan kayu ilegal, terutama dengan skema lisensi untuk memverifikasikan legalitas kayu yang diekspor ke UE. Perjanjian tersebut juga mendorong penegakan hukum yang lebih baik dalam bidang kehutanan dan mendorong adanya pendekatan yang inklusif yang melibatkan masyarakat madani dan sektor swasta.

Peraturan UE tentang Kayu
Peraturan (EU) No 995/2010 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tertanggal 20 Oktober 2010 yang menggariskan kewajiban-kewajiban para operator yang memasarkan kayu dan produkproduk kayu – yang juga dikenal sebagai Peraturan Kayu (Ilegal) melarang perdagangan kayu yang ditebang secara ilegal serta produk-produknya dengan tiga kewajiban utama: 1. Peraturan ini melarang pemasukan kayu yang ditebang secara ilegal dan produk-produk yang berasal dari kayu tersebut ke pasar UE untuk pertama kali. 2. Peraturan tersebut mengharuskan para pedagang dari UE yang memasukkan produk-produk kayu ke pasar UE untuk pertama kali untuk melakukan ‘uji tuntas’. 3. Membuat catatan tentang para pemasok dan pelanggannya.

Peraturan tersebut mencakup berbagai macam produk kayu yang tercantum dalam Lampirannya yang menggunakan nomenklatur kode pabean UE. Peraturan tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 3 Maret 2013.

UNI EROPA
Delegasi Uni Eropa untuk
Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN
Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN
Intiland Tower, Lantai 16, Jl Jend Sudirman 32, Jakarta 10220 Indonesia
Tel: (62 21) 2554 6200 – Fax: (62 21) 2554 6201 – E-mail: [email protected]
Website: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia

 





code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty