x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Lily Wahid: "Selesaikan Dulu, Baru Bahas RUU Kamnas"

Pemerintah Harus Temukan Aktivis Reformasi yang “Hilang”

Kamis, 25 Oktober 2012 14:03 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Pemerintah Harus Temukan Aktivis Reformasi yang “Hilang” - Lily Wahid: "Selesaikan Dulu, Baru Bahas RUU Kamnas" - Para aktivis reformasi 1997-1998 yang dinyatakan hilang /*ilustrasi

Para aktivis reformasi 1997-1998 yang dinyatakan hilang /*ilustrasi

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Pengungkapan kasus penculikan 13 aktivis secara paksa pada tahun 1997-1998 yang dilakukan aparat militer dituntut secara jujur dan ksatria diakui pemerintah tidak bisa dilakukan. Hal itu dikemukakan oleh Lily Wahid, pada Kamis (25/10/12), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Andaikan hal ini terjadi pada keluarga Bapak SBY, bagaimana rasanya, atau penguasa yang mengabaikan hal ini. Pemerintah SBY harus bertanggung jawab,” ujar Lily, dalam acara bertajuk ‘Tiga Tahun Pengabaian Presiden Atas Rekomendasi DPR Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998′.

Baca juga: Petisi 28 ancam akan pidanakan Presiden SBY dan Ketua KPU dan WangLiangHo ramalkan suhu politik di Indonesia semakin memanas

Tiga belas orang hilang menjelang peristiwa reformasi itu yakni, Yani Afri, Sonny, Herman Hendrawan, Dedy Umar, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Ucok Munandar Siahaan, Petrus Bima Anugerah, Wiji Thukul, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.
Lanjut Lily, bila tidak mampu melanjutkan penyidikan dan menemukan 13 orang itu, Kementerian Pertahanan harus menyampaikan pada
keluarga korban dan negara wajib memberikan kompensasi pada keluarga korban.

Politisi yang sudah di PAW-kan PKB versi Menakertrans Muhaimin Iskandar itu menuntut DPR tidak membahas RUU Keamanan Nasional bila masalah 13 orang yang hilang selama 13 tahun itu tidak mampu terselesaikan.

“Kalau masalah ini tidak selesai, maka tidak ada pembahasan RUU Kamnas,” pungkas Lily.@andres_barca


Editor: +Rizal Hasan

RIZAL HASAN has been a reporter for more than 12 years, now he as…

Facebook Twitter Google+ Index Berita 



code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty