x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Imbas Kebijakan Pemerintah Daerah

Komisi D: Kaum Buruh di Jombang Sengaja Dikorbankan

Minggu, 04 Nopember 2012 20:01 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Komisi D: Kaum Buruh di Jombang Sengaja Dikorbankan - Imbas Kebijakan Pemerintah Daerah - Unjuk rasa buruh PT Mentari Indonesia di Jombang

Unjuk rasa buruh PT Mentari Indonesia di Jombang

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Komisi D DPRD Jombang menilai Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disnakertrans) tidak becus dalam mengurus iklim inverstasi. Lebih dari itu, Disnakertrans juga hanya menutup mata ketika dihadapkan dengan persoalan buruh yang selama ini memperjuangkan untuk mendapat kesejahteraan.

Fadelan Anggota Komisi D DPRD Jombang menyebut, yang lebih memprihatinkan lagi, kaum buruh memang sengaja dikorbankan agar perusahaan-perusahaan di Jombang dapat berjalan.

“Kaum buruh menjadi korban karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak bisa menjaga investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang,” kata politisi dari PPP ini, Minggu (04/11/2012).

Pemda Jombang selama ini diduga sengaja mempersulit para investor untuk melakukan penanaman modal.

“Indikasinya, pemda sengaja memberi kebijakan kepada perusahaan-perusahaan untuk membayar segala biaya administrasi yang sangat mahal. Mendapati hal ini, karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah cocok dengan kondisi di Jombang, maka mereka hanya menyetujuinya. Akibatnya, karena biaya administrasi cukup banyak, agar mereka mendapat keuntungan, maka kaum buruhlah yang menjadi korban,” ungkap Fadelan via seluler.

Dia mencontohkan, buruh yang semestinya mendapat gaji yang layak untuk hidup di Jombang, oleh perusaahaan dipangkas begitu saja dengan berbagai macam alasan. Jangankan mendapat gaji yang semestinya layak, lanjutnya, segala tunjangan lainnya saja jarang dirasakan oleh buruh kebanyakan.

“Tentu ujung pangkal dari permasalahan ini adalah Pemda setempat. Pemda dengan kepanjangan tangan Disnakertrans terlalu mencampuri dalam urusan politis. Padahal setiap kami rapat dengan SKPD tersebut, saat kami tanya terkait dengan kinerjanya dalam mengurusi buruh, selalu tidak bisa menjawab. Kalau sudah demikian, lantas kerja Disnakertrans apa?” tegas Fadelan sembari bertanya.

Tidak hanya itu, tutur politisi muda ini, Komisi D sengaja dikebiri dalam melakukan pengawasan terkait kehidupan buruh di Jombang. Dia mengatakan, Dewan Pengupahan yang mendapay SK (surat keteranga) dari bupati tidak pernah transparan dalam melakukan kerjanya. Salah satu bentuk pengebirian itu, Komisi D tidak pernah tahu kapan berakhirnya kepengurusan Dewan Pengupahan Jombang.

“Setiap kami meminta, selalu saja beralasan sehingga kami tidak pernah tahu kepengurusan Dewan Pengupahan di Jombang. Bagaimana kami melakukan pengawasan jika yang diawasi saja tidak tahu. Seharusnya, Dewan Pengupahan itu salah satu anggotanya adalah perwakilan dari Komisi D. Namun selama ini teman-teman di Komisi D tidak pernah dilibatkan,” ungkapnya.

Terakhir dia meminta, kebijakan seperti ini harus dirubah. Pertimbangannya, pesannya, kalau perusahaan-perusaahaan terus diribetkan dengan administrasi, mereka akan lari. Jika demikian, perusahaan tersebut akan tutup. “Kalau sudah demikian, buruh akan tidak mendapat pekerjaan. Tidak hanya itu saja, Pemda juga akan merugi. Seharusnya dapat berpikir sejauh itu. Jangan hanya mengurusi kepentingan pribadi saja,” pungkas Fadelan menegaskan.@udin

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty






code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty