x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


"Bokong Semar" di Kaligangsa Senilai Rp 38 Miliar

Kasus Tukar Guling Tanah, BPN Kota Tegal Didatangi KPK

Rabu, 21 Nopember 2012 10:08 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Kasus Tukar Guling Tanah, BPN Kota Tegal Didatangi KPK - "Bokong Semar" di Kaligangsa Senilai Rp 38 Miliar - Lokasi lahan eks Bokong Semar /*ist

Lokasi lahan eks Bokong Semar /*ist

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Tegal, Jawa Tengah, menyatakan telah didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada awal bulan Oktober 2012 lalu, terkait adanya pemeriksaan kasus tukar guling tanah “Bokong Semar” Pemkot Tegal, yang berlokasi di Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal senilai Rp 38 miliar.

Kepala BPN Hayu Susilo, kepada LICOM, Rabu (21/11/2012), kedatangan KPK menanyakan prosedur kebenaran tukar guling tanah bokong semar yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di lingkungan Pemkot dan DPRD Kota Tegal.

Baca juga: Rakyat ditipu, KPK jangan diamkan Kementerian "maling" Bansos Rp2,1 T dan KPK resmi tetapkan Sutan Bhatoegana sebagai tersangka korupsi

“Kasus tersebut mulai mencuat dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kota Tegal dengan melaporkan ke Kejaksaan Negeri melalui kepres Nomor 24 Tahun 1994/1996. Namun pelaporan yang dilakukan menggunakan aturan yang sudah usang kepres 24 Tahun 1994/1996 sebelum pemberlakuan otonomi daerah,” ujarnya.

Menurut Hayu, secara prosedur soal proses tukar guling tanah sudah benar, karena telah didasari perundang-undangannya. Dalam peraturan permendagri Nomor 6 Tahun 2009 serta UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang lahan yang digunakan untuk kepentingan umum bila memang diperlukan, sehingga tanpa persetujuan dewan proses tersebut sudah bisa dilaksanakan.

“Jadi, kalau ada kesalahan pada proses tukang guling tanah itu bukan kewenangan BPN, karena kami sudah melaksanakannya dengan benar,” pungkasnya.@boygunawan

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty



Editor: +Rizal Hasan

RIZAL HASAN has been a reporter for more than 12 years, now he as…

Facebook Twitter Google+ Index Berita 



code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty