Tolak Putusan PN Jakarta Selatan, IHCS Serahkan Memori Banding

LENSAINDONESIA.COM: Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) menyerahkan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No: 331/Pdt.G/2012/PN.

Menurut Ketua Eksekutif IHCS, Gunawan, IHCS dengan tegas menolak putusan Majelis Hakim menyatakan IHCS mempergunakan mekanisme gugatan legal standing yang notabene muaranya adalah untuk membela kepentingan masyarakat luas.

Namun ternyata gugatannya adalah menyangkut Kontrak Karya yang dibuat antara Pemerintah RI dengan PTFI yang ada di ranah perdata dan tidak ada sangkut pautnya dengan HAM. Sehingga IHCS sebagai LSM tujuan dan fungsi organisasinya menyangkut HAM adalah tidak mempunyai legal standing.

“Pertama, Majelis Hakim keliru memahami makna dan mekanisme legal standing. Kontrak Karya PTFI tidak sekedar masalah perdata antara Pemerintah RI dgn PTFI, tetapi persoalan publik, karena ditandatangani oleh pejabat publik dan menyangkut kepentingan publik atas kekayaan alam. Maka jika ada kerugian publik, organisasi masyarakat punya Hak Gugat Organisasi. Kini dalam perkembangan hukum di Indonesia legal standing tidak hanya utk bidang2 tertentu saja,” jelas Gunawan kepada LICOM di Jakarta, Kamis (06/12/12).

Gunawan melanjutkan, yang kedua, IHCS nyata dan berdasar hukum untuk mengajukan legal standing: IHCS berbadan hukum; berfungsi mengadvokasi kebijakan publik; demokrasitisasi, membela HAM, pembaruan sistem ekopol, hukum, keamanan dan legal standing IHCS diterima di Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan yang ketiga, Majelis Hakim tidak memahami bahwa kepentingan masyarakat luas adala HAM. HAM adalah hak-hak warga negara dimana negara dituntut melakukan realisasi progresif pemenuhan HAM.

UUD 45 Pasal 23 dan 33 mengamanatkan Keuangan negara bisa dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. KK PTFI jelas terkait dengan pendapatan keuangan negara dan pengelolaan kekayaan alam.

Terakhir, IHCS memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pemberlakukan KK antara Pemerintah RI dengan PTFI. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur pihak lain yang dirugikan oleh sebuah perjanjian bisa menuntut ganti rugi. Total kerugian karen PTFI hanya bayar royalti emas sebesar 1% dari tahun 2003 sampai 2010 sebesar 20256.179.405.00 dollar.@Lysistrata