x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Pasca Penemuan Penyimpangan Putusan Pengadilan

Ombudsman RI Gelar Koordinasi Pelayanan Publik

Senin, 10 Desember 2012 14:57 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Ombudsman RI Gelar Koordinasi Pelayanan Publik - Pasca Penemuan Penyimpangan Putusan Pengadilan - Ombudsman Republik Indonesia /*ist

Ombudsman Republik Indonesia /*ist

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Supervisi Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) akan menggelar rapat koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam sistem peradilan pidana, pembinaan narapidana dalam Lapas, Senin, di Hotel Grand Sahid, Jakarta (10/12/2012).

Pada 2011-2012 dihasilkan temuan adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan (proses, pemberian, administrasi) salinan surat putusan pengadilan.

Baca juga: Kota Surabaya raih predikat kepatuhan pelayanan publik dan DPR: SBY harus tegur Mendikbud

Humas Ombusmand RI, Ita Fatmapuspita mengatakan, rapat koordinasi membahas temuan-temuan penyimpangan pelayanan yang berdampak pada kemungkinan pidana yang dijalani masa hukuman karena terlambatnya penyerahan surat penetapan perpanjangan penahanan (untuk tahanan).

“Akibat maladministrasi telah terjadi pelanggaran HAM, dimana hak-hak terpidana/tahanan telah diabaikan,” terang Ita.

Ia menambahkan, untuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di UPT pemasyarakatan (Lapas, Bapas dan Rutan) Ombudsman RI dan Kementerian Hukum dan HAM telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

“Ketua Ombudsman dan Menteri Hukum dan HAM menandatangani Nota Kesepahaman tersebut bertepatan dengan “peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2011,” pungkas Ita.@agus_lensa

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty



Editor: +Rizal Hasan

RIZAL HASAN has been a reporter for more than 12 years, now he as…

Facebook Twitter Google+ Index Berita 



code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty