x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Yusril Ihza: "Menyuap itu Bukan Pakai Uang Negara"

UU Korupsi Pasal 2 dan 3, Membunuh Pengusaha Indonesia

Selasa, 11 Desember 2012 15:19 WIB (1 year yang lalu)Editor:
UU Korupsi Pasal 2 dan 3, Membunuh Pengusaha Indonesia - Yusril Ihza: "Menyuap itu Bukan Pakai Uang Negara" - Yusril Ihza Mahendra /*ist

Yusril Ihza Mahendra /*ist

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Pasal 2 dan 3 dalam UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (yang terkait dengan kerugian keuangan negara ) dinilai abu-abu. Seperti diketahui, dengan pasal ini  para pengusaha terpaksa harus dipenjara akibat melakukan penyuapan terhadap kepala pemerintah daerah.

Menurut prof Dr Yusril Ihza Mahendra, dengan pasal ini pemerintah Indonesia membunuh para pengusaha dengan menjerat tindakannya melalui pasal 2 dan 3 dalam UU No 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Hanura galau hasil Pemilu 2014 digugat inskonstitusional dan Yusril berharap MK kabulkan penghapusan presidential threshold

“Negara manapun tidak akan maju tanpa pengusaha. Saya heran kenapa di Indonesia ini para pengusaha dipenjarakan dengan menggunakan pasal dua dan tiga,” ujar Yusril Ihza Mahendra dalam Undangan Diskusi Nasional bertema “Upaya Menghindari Akibat Hukum Pidana Korupsi Antara Pejabat Daerah & Pengusaha dalam Membangun Kenyamanan Berinvestasi & Berusaha” di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Dijelaskan Yusril, perlu ada perubahan sistem dan UU secara menyeluruh untuk menghindari keambiguan yang menurut Yusril itu hal itu dapat memberi celah terhadap korupsi dari pemerintah pusat atau daerah.

“Sistem harus diubah dan UU juga harus diubah seluruhnya yang tidak mengakibatkan multi tafsir yang abu-abu dan memberikan peluang korupsi,” tegas mantan Menteri Hukum dan HAM ini.

“Kita ini apa saja dipidanakan. Seperti penyuapan itu sebenarnya tidak bisa dianggap korupsi, dimana kerugian negaranya. Kan yang dia gunakan uang untuk menyuap miliknya, bukan uangnya negara,” pungkas Yusril. @aligarut


Editor: +Rizal Hasan

RIZAL HASAN has been a reporter for more than 12 years, now he as…

Facebook Twitter Google+ Index Berita 



code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty