x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



code: 320x50, idcomadsmobileheadcom is empty


Pengajuan Tanpa Hasil Audit Akuntan Publik dan Kesepakatan Buruh

Ribuan Buruh Desak Gubernur Jabar Tolak Penangguhan UMK

Kamis, 27 Desember 2012 16:21 WIB (2 years yang lalu)Editor:
Ribuan Buruh Desak Gubernur Jabar Tolak Penangguhan UMK - Pengajuan Tanpa Hasil Audit Akuntan Publik dan Kesepakatan Buruh - ilustrasi: Unjuk rasa buruh menolak penangguhan UMK di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat.

ilustrasi: Unjuk rasa buruh menolak penangguhan UMK di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat.

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Sekitar 1000 buruh yang tergabung  dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Kamis (27/12/12) siang melakukan aksi unjuk rasa di halaman depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Para buruh meminta Gubernur Jawa Barat menolak penangguhan berlakunya Upah Minimum Kabupaten/kota tahun 2013. Penangguhan berlakunya UMK itu diajukan oleh 283 perusahaan.

Setelah orasi, perwakilan pengurus SPSI Jabar dan Kabupaten/kota akhirnya diterima Komisi E DPRD Jabar. Sejumlah anggota Komisi E, diantaranya Sukmana,  Toto Purwanto Sandi dan Humar Dani hadir menemui perwakilan buruh. Hadir pula Maya Lasmita dan Agus, mewakili Disnaker Jabar.

Baca juga: Gubernur Jabar instruksikan PNS bersepeda Jumat dorong sikap "munafik" dan Komisi Yudisial tuding hakim keliru beri putusan kasus gugatan buruh

“KSPSI meminta DPRD Jabar merekomendasikan pada Gubernur Jabar dan Dewan Pengupahan untuk menolak tegas permohonan penangguhan perusahaan-perusahaan itu,” kata Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto saat menyampaikan aspirasinya.

Dikatakan Roy, sekitar 283 perusahaan se Jabar  mengajukan penangguhan penerapan UMK 2013 kepada Gubernur Jabar. KSPSI meminta Gubernur Jabar menolak permohonan penangguhan itu.

Apalagi, surat permohonan perusahaan tersebut  tidak menyertakan Naskah Kesepakatan dengan Serikat Pekerja/ Buruh sebagaimana diatur dalam Kepmenaker Nomor: 231/Men/2003. Perusahaan-perusahaan itu juga mestinya melampirkan laporan neraca keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir hasil audit akuntan publik. Bukan hasil audit internal yang dibuat oleh perusahaan.

Menanggapi aspirasi buruh, Sukmana mengatakan, pada prinsipnya Dewan mendukung aspirasi buruh.  Untuk itu, Dewan akan mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi Jabar. Perusahaan yang mengajukan penangguhan pemberlakuan UMK tidak sesuai aturan normatif agar ditolak.

Sementara itu, Maya Lasmita dari Disnaker Jabar mengatakan, tahun-tahun sebelumnya pengajuan penangguhan dilakukan paling banyak oleh 30 perusahaan. Saat ini, Disnaker Jabar tengah mengklarifikasi perusahaan-perusahaan itu.

“Perusahaan yang tidak sesuai aturan akan ditolak,” tegasnya.@husein.

code: 300x250, idcomadsmobilecom is empty



Editor: +Khairul Fahmi

I am an inventor, a writer and wordsmith.…

Facebook Twitter Google+ Index Berita 



code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty