x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Evaluasi Kinerja

Minim Kontribusi PAD, DPRD Jabar Soroti Kinerja BUMD

Senin, 21 Januari 2013 21:58 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Minim Kontribusi PAD, DPRD Jabar Soroti Kinerja BUMD - Evaluasi Kinerja - Ilustrasi

(Foto: Istimewa)Ilustrasi

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kinerja BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini terungkap saat Ketua DPRD, Irfan Suryanagara, didampingi Wakil Ketua, Ruddy Harsatanaya, Uu Rukmana dan Komaruddin Thaher memimpin rapat kerja di ruang kerjanya dengan direksi BUMD Jawa Barat.

Dalam rapat kerja yang juga dihadiri Kepala Biro Administrasi Perekonomian (Adrek), Taufik, BS, Ketua DPRD memberikan catatan serta teguran terkait beberapa BUMD yang dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Padahal BUMD tersebut telah diberikan suntikan dana dari APBD.

Baca juga: Komisi-A DPRD Jabar galau ribuan warga belum didaftar ikut nyoblos dan GESIT telisik vokalis Calung paling "heboh" se Jawa Barat

Menurut Irfan, dalm rilis yang dikirim ke LICOM dikatakan, selain sebagai evaluasi terhadap kinerja BUMD, raker ini juga dalam rangka mencari masukan serta mencari jalan keluar terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi BUMD Jabar. “Mari kita bersama-sama mencari penyelesaian agar kinerja BUMD kita ini dapat lebih meningkat di masa yang akan datang,” tegas Irfan Ketua DPRD Provinsi Jabar.

Lebih lanjut Ketua DPRD mengatakan, untuk BUMD yang memang kinerjanya kurang dan tidak mampu memberikan kontribusi kepada PAD sebaiknya dibubarkan saja. Menurutnya BUMD harus fokus pada potensi-potensi yang dimiliki daerah dan bisa menghasilkan.

Sebagaimana yang sering diungkapkan dalam rapat-rapat kerja Komisi C dengan mitra kerjanya didapat kesimpulan perlunya suatu badan atau lembaga tersendiri yang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang langsung bertanggungjawab kepada Gubernur. Hal yang sama dikemukakan Wakil Ketua DPRD Ruddy Harsatanaya. Menurutnya, dengan sekian besar dan banyaknya BUMD yang dimiliki Jawa Barat, memang harus ada lembaga khusus tersendiri untuk mengawasi BUMD.

Setelah mendengarkan pemaparan dan penjelasan yang disampaikan direksi BUMD PT. BJB, PT. Jasa Sarana, PT. Agronesia, PT Jasa Pariwisata serta PT. Tirta Gemah Ripah, Ketua DPRD mengungkapkan pihaknya akan melakukan kajian dan analisis terhadap semua data dan informasi yang disampaikan oleh BUMD dengan melibatkan staf ahli dari beberapa perguruan tinggi di Bandung.

“Masukan dari staf ahli penting agar kami bisa melihat mana BUMD yang kinerjanya memang bagus dan mana yang tidak, sehingga kami bisa mengambil kebijakan yang benar-benar tepat untuk BUMD tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Adrek, Taufik, pada penjelasannya mengemukakan kinerja beberapa BUMD sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun Taufik tidak memungkiri adanya BUMD yang kinerjanya tidak sesuai dengan target dan belum bisa memberikan kontribusi terhadap PAD.

“Untuk program kerja 2013 rencananya kami akan mengajukan Perda terkait merger BUMD serta perubahan badan hukum BUMD. Kami juga akan mengajukan usulan Perda pembentukan BUMD baru terkait pengelolaan bandara serta aerocity Bandara Kertajati Majalengka,” jelas Taufik.

Taufik juga menjelaskan, perlunya aturan terkait alternatif pendanaan untuk proyek-proyek besar yang nantinya bisa menghasilkan return untuk daerah.@husein




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty