x
 

menu
search icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etcsearch icons, etc

menu


 
  1. Global
  2. Demokrasi
  3. Protonomi
  4. Jatim
  5. Jakarta
  6. Ekonomi
  7. Hiburan
  8. Techno
  9. Sport
  10. Kesehatan
  11. Edukasi
  12. Lensa Perempuan
  13. Kolom LICOM
  14. Kodak
  15. Opini Bebas
  16. Video
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Google+
  1. Android App
  2. Blackberry App
  1. Disclaimer
  2. Kontak Kami
  3. Tentang Kami


code: 728x90, idcomboard1com is empty



Gubernur Tegaskan Tak Ada Larangan Mendagri

Madrasah di Jatim Tetap Dapat Dana Bantuan Lewat APBD

Senin, 28 Januari 2013 15:23 WIB (1 year yang lalu)Editor:
Madrasah di Jatim Tetap Dapat Dana Bantuan Lewat APBD - Gubernur Tegaskan Tak Ada Larangan Mendagri - Pelajar Madrasah di Jawa Timur bisa dapat BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

(Foto: jatim.kemenag.go.id)Pelajar Madrasah di Jawa Timur bisa dapat BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

code: 160x600, idcomsky1com is empty


LENSAINDONESIA.COM: Kabar gembira untuk semua madrasah dan pondok pesantren di Jawa Timur, karena Pemprov Jatim akan tetap kucurkan dana bantuan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jatim, Soekarwo, Senin (28/1), sesudah berkonsultasi dan menerima surat resmi dari Mendagri. “Saya sudah konsultasi ke Mendagri, jawabannya tidak pernah¬†ada larangan untuk membantu madrasah lewat APBD,” katanya pada LICOM.

Baca juga: Di IPB, Soekarwo didorong jadi pemimpin nasional dan Swiss belajar penanganan bencana dari Pakde Karwo

Gubernur pastikan akan tetap beri bantuan untuk madrasah 2013 tahun ini, termasuk Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Diniyah (BOS Madin). “Tapi anggaran BOS Madin tidak murni ditanggung oleh APBD provinsi. Tapi juga sharing dengan APBD kabupaten/kota,” tegas Soekarwo.

Sementara, Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Sujak, menyambut baik kabar ini.Menurutnya,  bagi Jawa Timur keberadaan bantuan APBD ini masih sangat dibutuhkan. Karena jumlah pesantren dan madrasah di Jatim terbanyak tingkat nasional, yakni tingkat RA sampai MA lebih dari 17.000, dan pondok pesantren yang terdaftar sekitar 6000.

Seperti diberitakan LICOM, beberapa waktu lalu beredar Surat Edaran (SE) Mendagri yang melarang pemerintah daerah beri dana bantuan lewat dana APBD ke madrsah dan pondok pesantren. @sarifa




code: 300x250, idcomsensebox1com is empty


code: 300x250, idcomright1com is empty


code: 300x250, idcomright2com is empty



code: 728x90, idcom2com is empty